Article

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN (Studi Kasus PT. Lumenindo Gilang Cahaya Surabaya)

Source: OAI

ABSTRACT Tujuan penelitian melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja serta dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pekerja untuk mendapatkan haknya yang berupa uang pesangon yang telah di tentukan oleh undang-undang No 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 2 dan 3. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau nonstatistik, dasar penggunaan penelitian deskriptif diharapkan dapat memperoleh gambaran-gambaran yang lengkap dan jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul proposal dan permasalahan yang disajikan yang kemudian dipadukan dengan apa yang didapat dari penelitian kepustakaan yang tujuannya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah di kemukakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 15 orang sales mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 161 ayat 1 diperoleh data sebagai berikut : a. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-undang. Dimana dalam proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tidak berdasarkan pada undang-undang, dalam hal ini pengusaha tidak mengeluarkannya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Sedangkan dalam undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 1 dijelaskan apabila pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan penetapan sebagaimana ditetapkan pada pasal 161 ayat 1 batal demi hukum. Sedangkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila : 1. Adanya perubahan mengenai perubahan status kepemilikan perusahaan serta penggabungan perusahaan, dimana telah diatur dalam pasal 163 ayat 1. 2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja di karenakan perusahaan tutup yang disebabkab perusahaan telah mengalami kerugian selama 2 ( dua ) tahun atau keadaan memaksa dimana telah diatur dalam pasal 164 ayat 1. 3. Pemutusan dikarenakan perusahaan pailit dimana telah di atur dalam pasal 165. 4. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja telah memasuki usia pensiun. b. Berdasarkan pada ketentuan undang-undang pasal 156 ayat 1 mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon sesuai dengan ketentuan pada pasal 156 ayat 2 dan 3 undang-undang no 13 tahun 2003. Namun dalam kenyataannya pengusaha tidak memberikan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Penerimaan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini mengakibatkan kerugian bagi para pekerja serta dengan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pengusaha mengakibatkan kesemena-menaan terhadap para pekerjanya. c. Penyelesaian yang dilakukan oleh para pekerja dalam permasalahan ini melalui lembaga bipartite dengan sesuai pasal 106 undang-undang no 13 tahun 2003 yang penyelesaiannya dilakukan secara intern dengan para pengusaha dengan para pekerja melalui perundingan. Damai antar kedua belah pihak,. Sedangkan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak ini menurunnya target penjualan perusahaan pada 1,5 tahun dan ketidakstabilnya harga kendaraan karena dampak kenaikan nilai mata uang rupiah menjadi dampak utama pemutusan hubungan kerja ini terjadi.

0 0
 · 
3 Bookmarks
 · 
401 Views