Article

PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI POKOK KEPOLISIAN DALAM KEGIATAN POLITIK (Studi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Malang)

Source: OAI

ABSTRACT Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan tugas fungsi pokok Kepolisian dalam kegitan politik, studi terhadap peranan Kepolisian dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Malang. Dimana Kepolisian bertindak sebagai aparatur negara yang mengamankan proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan tugas fungsi pokok Kepolisian dalam kegiatan politik khususnya dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah, bagaimana cara penangannya, bagaimana cara pengamanannya dan juga mengenai hambatan yang dialami Kepolisian selama melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan tugas fungsi pokok Kepolisian dalam kegiatan politik khususnya yang menyangkut penanganan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan apa saja yang menjadi kendala pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pemantau, dan sebagai pengaman proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung Melalui penelitian yang sudah dilakukan maka penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa dalam melaksanakan tugasnya menangani pemilihan Kepala Daerah secara langsung Kepolisian menggunakan 3 (tiga) bentuk penanganan yaitu penanganan sebelum pemilihan. Penanganan sebelum pemilihan meliputi latihan-latihan rutin yang berhubugan dengan penanganan pemilihan Kepala Daerah, melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian sektor dalam hal penanganan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan kampanye. Penanganan pada saat terjadi pemilihan meliputi pengawalan kepada calon Kepala Daerah dan Wakilnya, pengawalan surat dan kotak suara mulai dari dibuat sampai didistribusikan ke tempat pemungutan suara, pengamanan tempat pemungutan suara dari segala macam gangguan yang muncul selama proses pemungutan suara, pengamanan pada saat penghitungan suara yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Selanjutnya adalah penanganan setelah pemilihan yaitu mengamankan hasil pemilihan, hal ini dilakukan untuk menghindari rasa tidak puas dari pasangan calon yang tidak terpilih dan masanya yang dilampiaskan melalui demonstrasi menentang hasil pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPUD, selanjutnya pengamanan pada saat pelantikan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Kendala yang paling menghambat penanganan adalah kurangnya personil, alat transportasi dan dana yang kurang memadai. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Kepolisian belum cukup maksimal, karena masih ada kendala yang dihadapi meskipun hanya bersifat teknis, dan perlu adanya koordinasi tidak hanya dari jajaran Polsek, Polrest, dan Polda tetapi juga dengan organisasi Kepemudaan, Agama, LSM. Disamping itu juga perlu adanya perimbangan dana antara KPU dengan Kepolisian, karena untuk pengamanan, dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit.

0 0
 · 
0 Bookmarks
 · 
457 Views