Article

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UU N0 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di PT. Bank Central Asia Tbk., Cabang Malang)

Source: OAI

ABSTRACT Globalisasi ekonomi perbankan telah memperluas arus transaksi yang sangat cepat. Dengan membawa produk yang ditawarkan menjadi bervariasi, salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank adalah produk Kartu Kredit, untuk memudahkan nasabah pemegang Kartu Kredit dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang timbul pun semakin kompleks, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Kredit sesuai dalam aplikasi, juga tidak terlepas dengan timbulnya penyalahgunaan Kartu Kredit yang dilakukan oleh pihak yang tidak ada hubungannya dalam penerbitan Kartu Kredit, sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank penerbit serta pemegang Kartu Kredit. Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan penerbitan Kartu Kredit dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bank terhadap pemegang Kartu Kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan dan mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan Kartu Kredit di BCA Cabang Malang dan mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan Kartu Kredit berdasarkan UU N0 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan penulis dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta atau permasalahan yang ada, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara interview dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah: 1) Data primer yaitu data langsung diperoleh dari lokasi penelitian baik dalam bentuk hasil wawancara ( interview) serta diperoleh data dari dokumen bank berupa aplikasi dari Kartu Kredit PT. BCA Cabang Malang. 2) Data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan ditunjang oleh berbagai pendapat para ahli hukum serta sumber data yang dapat menunjang penelitian ini. Dari hasil penelitian di BCA Cabang Malang dapat diketahui bahwa Kartu Kredit BCA merupakan produk Kartu Kredit dengan ukuran price high quality yang memberikan beragam jenis Kartu Kredit sesuai dengan pendapatan dan kesenangan dari pemegang Kartu Kredit dan fasilitas yang sangat menarik, Bank Central Asia (BCA) juga memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran dimana saja. Proses penerbitan Kartu Kredit berlangsung selama satu bulan dan bisa digunakan oleh pemegang Kartu Kredit setelah Kartu Kredit di terima oleh pemegang Kartu maka hari itu juga bisa langsung digunakan. Perjanjian dalam proses penerbitan Kartu Kredit tergolong kedalam perjanjian baku. Dari hasil angket yang penulis teliti didapat 40 % pemegang Kartu Kredit sudah mendapatkan perlindungan hukum, dengan adanya sertifikat asuransi Kartu Kredit. Selama periode tahun 1989-2006 telah terjadi penyalahgunaan Kartu Kredit oleh pihak yang tidak ada hubungannya dalam perjanjian, sebanyak 22 kasus di BCA Cabang Malang. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Central Asia (BCA) terhadap penyalahgunaan Kartu Kredit tersebut yaitu dengan memberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan dan persyaratan antara penerbit dengan pemegang Kartu Kredit, kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Kebijakan itu dituangkan secara tertulis dalam peraturan dan ketentuan internal bank, yang dijadikan panduan/pedoman pelaksanaan Kartu Kredit, dengan catatan pemegang Kartu Kredit terbukti tidak melakukan transaksi. Kasus ini tidak sampai pada pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena hak pemegang Kartu Kredit telah dipenuhi oleh pihak bank dengan dibebaskannya dari penagihan, selanjutnya kerugian ditanggung oleh pihak penerbit. Selain kebijakan tersebut Bank Central Asia (BCA) mengeluarkan Chip yang digunakan hanya sebagai pengaman terhadap pemalsuan/penggandaan atas fisik Kartu Kredit. Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh bank dalam bentuk kebijakan serta dikeluarkannya Chip, merupakan implementasi dari UU N0 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 4 huruf a tentang hak atas kenyamanan. Pasal 19 ayat(1) , (2) tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam hal ini adalah penerbit. Pasal 23 ketentuan ini berisi tentang tuntutan ganti rugi kepada pihak bank. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa konsumen ( pemegang Kartu Kredit) diperbolehkan untuk menggugat pelaku usaha (penerbit) kelembaga penyelesaian sengketa atau lembaga peradilan dan Pasal 64 berisi tentang ketentuan peralihan yang mengakui peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan termasuk di dalamnya KUHP. Ketentuan pasal diatas dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal ini penerbit. Konsumen sebagai pemegang Kartu Kredit bisa melakukan tuntutan melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kesimpulan yang dapat diambil adalah penerbitan Kartu Kredit selain banyak memberikan kemudahan disamping itu juga memberikan banyak risiko sehingga merugikan penerbit dan pemegang Kartu Kredit dengan adanya penyalahgunaan Kartu Kredit oleh pihak yang tidak sah. Meskipun didalam persyaratan dan ketentuan penerbitan Kartu Kredit BCA serta peraturan perundang-undangan yang lain belum terdapat bentuk pasal tentang perlindungan hukum bagi pemegang Kartu Kredit. Akan tetapi dari Bank Central Asia (BCA) memberikan suatu kebijakan yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan dan ketentuan internal bank serta dikeluarkannya Chip, selain itu UU N0 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar hukum oleh pemegang Kartu Kredit untuk melakukan penuntutan kepada penerbit.

1 Bookmark
 · 
418 Views