Article

KAJIAN KRITIS SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

01/2007;
Source: OAI

ABSTRACT Obyek penelitian ini adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca dilakukannya amandemen UUD 1945, dimana perubahan tiap-tiap pasalnya akan mempengaruhi sistem pemerintahan yang digunakan. Dimana secara konstitusional sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensiil namun dalam praktek penyelenggaraanya menggunakan sistem pemerintahan parlementer, karena tidak ada kejelasan mengenai kesepakatan mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil ini apakah hanya mempertahankan sistem presidensiil dalam sistem campuran agar tidak berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer atau mengubahnya menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni. Dengan permasalahan bagaimansistem pemerintahan Indonesia pra amandemen UUD 1945, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, bagaimana menyempurnakan sistem pemerintahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data library research yaitu dalamproses pengumpulan tersebut menggunakan bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UUNo.22 Tahun 2003, tatib DPR, bahan huku sekunder yaitu buku-buku, jurnal, pendapat sarjana, kasus hukum, simposium, bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan segala macam yang berhubungan dengan permasalan yang a kan disusun dan dikaji secara konprehensif melalui pendekatan konsep (concept approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari hasil penelitian penulis, terdapat tiga hal yang diadopsi oleh amandemen UUD 1945, pertama, pemisahan kekuasaan yang secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga menciptakan menciptakan mekanisme checks and balances. Kedua, pemilihan secara langsung yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban langsung kepada rakyat, dan ketiga, restrukturisasi parlemen menjadi dua kamar (bicameral). Prinsip pemisahan kekuasaan telah teradopsi pada amandemen I dan amandemen II, sedangkan sistem pemilihan umum secara langsung sebagai cermin bahwa Indonesia mempertahankan sistem pemerintahan presidensiiil sebagai sistem pemerintahannya. Namun setelah mereview pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 ternyata amandemen IV belum mampu mengakomodir tentang mekanisme checks and balances dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal ketiga hal tersebut sangat dapat mengarahkan secara jelas siatem pemerintahan Indonesia. Melalui penelitian yang mendalam dan konprehensif, penulis mendapatkan hal yang menarik dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia pasca Amandemen, pertama, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat namun sama sekali tidak mempunyai wewenang dalam mengatur pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana presiden membentuk kabinet yang menggunakan sistem koalisi artinya dalam membentuk kabinet presiden harus menpertimbangkan rekomendasi dari DPR yang merupakan wakil dari partai politik karena presiden tidak mendapat suara mayoritas dalam pemilihan umum. Dengan demikian hak prerogatigf presiden sudah dikebiri oleh DPR. Kedua, wewenang DPR yang dominan daripada DPD sebagai kekuasaan legislatif. Dimana wewenang DPR lebih mengarah pada pengawasan yang cenderung membatasi presiden dalam melakukan tugasnya sebagai kepala pemerintahan yang biasa digunakan oleh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sehingga dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia menjadi tidak lazim karena tidak ada checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian untuk menyempurnakan sistem pemerintahan Indonesia maka sistem checks and balances harus benar-benar diterapkan dan bukan justru untuk membatasi suatu lembaga dalam menjalankan pemerintahan. Keseimbangan kewenangan dan keanggotaan dalam lembaga legislasi sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu perwakilan rakyat yang berkedaulatan rakyat.

0 Bookmarks
 · 
1,201 Views

Full-text (2 Sources)

View
54 Downloads
Available from