Article

Perlindungan Penerbangan Sipil Internasional Terhadap Pembajakan Udara Berdasarkan Konvensi Internasional

Source: OAI

ABSTRACT Penyelenggaraan penerbangan sipil Internasional mengacu pada konvensi-konvensi internasional untuk menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara maupun barang-barang yang diangkut, dan penanggulangan pembajakan pesawat udara. Pesawat udara merupakan sasaran pelaku kejahatan untuk melarikan diri ke negara yang berbeda ideologi dan politik dalam menghindarkan diri dari hukuman setelah melakukan kejahatan, atau menuntut pembebasan rekan-rekan yang dipenjara, minta suaka politik kepada negara lain, bahkan untuk menghimpun harta benda bagi kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu dilakukan pengkajian tentang pengaturan penerbangan sipil internasional, keterkaitan konvensi-konvensi internasional dengan pembajakan udara, serta perlindungan penerbangan sipil internasional terhadap pembajakan udara berdasarkan konvensi internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat tentang ketentuan perlindungan penerbangan sipil internasional terhadap pembajakan berdasarkan konvensi internasional. Pengumpulan data secara studi kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier terkait konvensi-konvensi internasional penerbangan sipil. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan penerbangan sipil internasional sesuai Konvensi Chicago 1944 diantaranya pengaturan kedaulatan di udara penerbangan sipil dan kewajiban pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, sertifikasi pesawat udara dan awak pesawat udara, larangan-larangan jenis angkutan, percarian dan pertolongan kecelakaan serta investigasi kecelakaan. Keterkaitan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1991 dengan pembajakan udara dapat dilihat dari pembahasan masing-masing konvensi, yaitu Konvensi Tokyo 1963 tentang pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di dalam pesawat udara, Konvensi The Hague 1970 tentang pemberantasan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, dan Konvensi Montreal 1971 tentang pemberantasan tindakan-tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil. Perlindungan penerbangan sipil internasional terhadap pembajakan udara berdasarkan konvensi internasional adalah upaya penanggulangan atau tindakan yang harus diambil setiap negara anggota dalam hal terjadi pembajakan udara. Selain itu, diatur juga tentang ekstradisi pelaku pembajakan. Dalam ekstradisi ini ada perbedaan antara Konvensi Tokyo dengan Konvensi The Hague. Di mana Konvensi Tokyo tidak mewajibkan adanya ekstradisi, sedangkan Konvensi The Hague setiap negara anggota wajib melakukan ekstradisi pelaku pembajakan udara. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia selain meratifikasi ketentuan penerbangan sipil internasional dalam peraturan perundangan nasional juga harus diterapkan secara tegas kepada pelaku usaha penerbangan sipil, terutama terkait syarat-syarat kelaikan dan sertifikasi pesawat dan awak pesawat, sebagai upaya menghindari terjadinya kecelakaan pesawat di Indonesia, dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kemampuan peralatan pemeriksaan (detector) di bandara untuk mengidentifikasi senjata atau bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pembajakan dan terorisme dalam pesawat udara sesuai ketentuan konvensi internasional sebagai upaya awal penanggulangan terjadinya pembajakan udara. 070200264

1 Bookmark
 · 
863 Views