Article

Kajian Hukum Terhadap Pemberdayaan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Source: OAI

ABSTRACT Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan terhadap masalah Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan mengenai pembiayaan terhadap Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah, dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah usaha mikro, kecil dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Metode penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) yang berkenaan dengan bacaan yang berisi buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan sebagai landasan guna menguatkan argumentasi di dalam penyusunan penulisan ini, dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu penjelasan mengenai pengaturan mengenai pembiayaan terhadap kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, kendala – kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, dan penyelesaian kredit bermasalah usaha mikro, kecil, dan menengah menurut UU No.20 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang paling efektif dan cepat dilaksanakan adalah dengan melakukan pola restrukturisasi kredit sebagai upaya yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Berdasar pada UU No.20 Tahun 2008, Usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki pemerintah dan/atau swasta dengan jaminan pemberian kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dengan menerapkan prinsip kehati – hatian. Disimpulkan bahwa bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah salah satu segmen bisnis atau usaha yang bertujuan membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan. 070200362

1 Bookmark
 · 
149 Views