Article

Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat

Source: OAI

ABSTRACT Untuk memberdayakan perekonomian rakyat, kedaulatan harus dikembalikan pada rakyat, karena hanya dengan kedaulatan rakyat itulah ekonomi kerakyatan dapat terwujud. Pemberdayaan ekonomi rakyat juga merupakan bagian integral dalam mewujudkan ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Arus ekonomi global harus diimbangi dengan penguatan pondasi ekonomi dalam negeri. Oleh karenanya, sistem ekonomi kerakyatan harus didukung dengan keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena dengan ekonomi rakyat yang tangguh, ketahanan nasional di bidang ekonomi dapat terwujud. Upaya untuk memberdayakan ekonomi rakyat, khususnya koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dimaksudkan agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan kokoh dalam struktur perekonomian nasional. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Mengapa prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam pemberian kredit, Bagaimana pengaturan terhadap program kredit usaha rakyat di Indonesia, dan Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh setiap bank dalam pelaksanaan pemberian kredit karena prinsip inilah yang akan menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria pencairan kredit serta juga sangat menentukan masa depan dari perjanjian kredit. Artinya apabila prinsip kehati-hatian ini diterapkan dengan baik, maka kecil kemungkinan akan terjadi kredit bermasalah/ macet pada pemenuhan kewajiban debitur. Program kredit usaha rakyat di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Kredit usaha rakyat ini diperuntukkan bagi UMKM serta koperasi. Prinsip kehati-hatian diterapkan pada program kredit usaha rakyat melalui penerapan 5C of Credit pada setiap kredit usaha rakyat yang diajukan kepada bank yang memperoleh mandat, yakni dengan menerapkan analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan, dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. 040200258

3 Bookmarks
 · 
744 Views