Article

Proses Impeachment Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Source: OAI

ABSTRACT Skripsi ini berjudul “Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Skripsi ini merupakan tugas akhir Penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pemilihan istilah impeachement tidak dikenal dalam sistem perundangan di Indonesia. Namun, disadari atau tidak proses impeachment telah menjadi sejarah di Indonesia. Impeachment merupakan tuduhan atau dakwaan terhadap Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Impeachment bukanlah hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia namun perubahan UUD menyebabkan adanya perubahan sistem ketatanegaraan sekaligus berkaitan dengan mekanisme diberhentikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Impeachment ditinjau secara global, sejarah impeachment di Indonesia dan penerapan impeachment di negara lain, proses pemakzulan (impeachment) presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta apakah proses impeachment tunduk pada asas-asas hukum dan bagaimana keterkaitan proses impeachment dengan beberapa asas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Melihat ke sejarah,ada dua Presiden yaitu, Sukarno dan Abdurahman Wahid, yang diberhentikan oleh parlemen (MPRS/MPR). Walaupun pemberhentiannya taat pada konstitusi namun pemetaan politik dan kepentingan cukup mewarnai proses pemberhentian Sukarno dan Abdurahman Wahid. Dengan sedikit mereduksi konstelasi politik yang terjadi di balik penurunan presiden oleh MPR, proses tersebut menunjukkan tingginya kontrol parlemen atas institusi kepresidenan. Hal ini setidaknya dapat menjadi modal awal untuk membangun proses demokratisasi di Indonesia dimana salah satu pilarnya adalah kontrol terhadap kekuasaan agar tidak mengarah kepada terciptanya penguasa tungal. Pelanggaran yang dapat menurunkan presiden berdasar pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alasan impeachment presiden dan/atau wakil presiden adalah makar, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya sesuai dengan UUD 1945 dan melakukan perbuatan tercela, dan bila presiden dan /atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Proses impeachment di Indonesia pasca perubahan konstitusi melewati tiga tahap, yaitu impeachment di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan proses impeachment seperti di negara-negara Amerika Serikat (dari DPR langsung ke Senat), Korea Selatan, dan Thailand di mana MK setempat bisa langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada presiden/wakil presiden. 060200164

1 Bookmark
 · 
1,722 Views