Article

Aspek Hukum Kepailitan Dan Likuidasi Ditinjau Dari Otoritas Pengawas Perbankan ( Studi Kasus Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat )

Source: OAI

ABSTRACT 09E00863 Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat telah menyebabkan bank memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha umumnya. Sehubungan dengan diterapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka akan terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kendala bagi bank. Dalam hal ini Bank Indonesia melaksanakan penutupan bank, prosedur yang ditempuh adalah melalui likuidasi bank sebagaimana diatur didalam PP No. 25 tahun 1999 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bukan melalui kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 1998. bubarnya bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu pencabutan izin usaha dan likuidasi bank merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi tampak kurang memadai, karena pembayaran kewajiban tidak diutamakan, namun terhadap direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang terbukti telah menyebabkan bank berada dalam keadaan kesulitan, dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai harta pribadinya dan dapat diancam sanksi pidana dan atau administrasi sebagaimana diatur didalam UU Perbankan. Dalam penyusunan ini menggunakan metode penelitian hukum, adapun metode yang digunakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang pertama adalah dengan tipe penelitian, tipe ini menggunakan metode penelitian yuridis/normatif. Yang kedua dengan pendekatan masalah penelitian ini bersifat deskriptif. Ketiga bahan hukum meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Keempat alat pengumpulan data metode pengumpulan data ini adalah dengan mengadakan studi dokumen kemudian melakukan inventarisasi dan sistematis putusan-putusan peradilan niaga sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Kelima analisis data yaitu data primer dan data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Bank Indonesia saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitur adalah suatu bank. Mekanisme kepailitan dapat diterapkan pada pembubaran badan usaha bank bilaman ada izin dari Bank Indonesia dan administrasi telah lengkap dan diperiksa serta ada rekomendasi oleh Bank Indonesia maka kepailitan dapat diterapkan. Hal ini merupakan tindakan yang terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai sarana hukum yang tepat untuk pembubaran badan usaha bank. Dalam perlindungan hukum bagi bank deposan (nasabah) hanya ditanggung Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur di dalam Peraturan BI No. 23 Tahun 1999.upaya likuidasi melalui pengadilan akan memperoleh kepastian hukum pada nasabah penyimpan dana tersebut. Apabila ditempuh dengan mekanisme kepailitan maka nasabah penyimpan dana akan berubah statusnya menjadi kreditur konkuren yang tidak menguntungkan. Prof. Dr.Tan Kamello, SH, MS; Ramli Siregar, SH, M.Hum

23 Bookmarks
 · 
1,910 Views