Article

Peranan Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14 Tahun 2006

Source: OAI

ABSTRACT 09E01718 Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda Indonesia, Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance diabaikan.Dunia perbankan nasional tidak terlepas dari kealpaan di dalam menjalankan praktik Good Corporate Governance tersebut. Bank Indonesia (BI) telah bersusah payah untuk menggagas Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di mana salah satu tujuannya yang terdapat pada Butir ke-3, dari 6 butir tujuan yang hendak dicapai melalui Arsitektur Perbankan Indonesia, tidak lain berkenaan dengan terciptanya Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, sangat logis bila diperlukan sebuah aturan dan ketentuan-ketentuan dalam rangka mendorong penerapan Good Corporate Governance di kalangan perbankan. Diperlukan peraturan Good Corporate Governance yang bersifat sektoral, seperti di kalangan perbankan untuk menjadi acuan bagi para pengurus bank dalam mengelola perusahaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, untuk mewujudkan peran Bank Indonesia dalam pengaturan penerapan Good Corporate Governance di dunia perbankan, perlu dibangun suatu strategi yang diarahkan untuk mendorong internal governance bank yang sehat dan lingkungan eksternal yang kondusif di mana instrumennya tidak lain adalah ketentuan-ketentuan berkenaan dengan penerapan prinsip-prinsipGood Corporate Governance. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang pengaturan hukum perbankan di Indonesia, fungsi dan peranan Bank Indonesia dalam sistem perbankan di Indonesia, Good Corporate Governance dalam ketentuan hukum perusahaan di Indonesia dan Peranan Bank Indonesia dalam penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Umum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2006. Dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan bahan-bahan teori dari kepustakaan seperti bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2006, bahan hukum sekunder seperti seminar, jurnal hukum, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta bahan hukum tertier seperti kamus atau ensiklopedia. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) agar dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui lima tindakan yakni pertama penetapan visi, misi, dan corporate values yang sesuai dengan prinsip . Good Corporate Governance. kedua Penyusunan corporate governance structure, ketiga pembangunan corporate culture yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, keempat penetapan sasaran public disclosures yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, serta yang kelima berupa penyempurnaan kebijakan-kebijakanban agar dapat memenuhi prinsip Good Corporate Governance. Penetapan visi, misi, dan corporate values merupakan langkah awal yang harus dilakukan yang nantinya stakeholders bisa menilai jati diri bank yang bersangkutan, dan untuk pembentukan corporate governance structure bank dapat menempuh empat tahapan, yaitu kebijakan corporate governance yang dirumuskan selain memuat visi dan misi bank, juga harus memuat tekad untuk melaksanakan Good Corporate Governance serta memuat pedoman pokok penerapan Good Corporate Governance yang terdiri atas transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Dua, merumuskan code of conduct yang memuat pedoman prilaku yang wajar bagi pimpinan dan karyawan bank. Tiga, merumuskan tata tertib kerja dewan komisaris dan direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dewan komisaris dan direksi serta masing-masing anggotanya. Empat, merumuskan kebijakan risk management, audit, dan compliance. Selain itu diperlukan juga human resources policy yang jelas serta corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas. sementara itu corporate culture dibentuk melalui penetapan prinsip dasar, nilai-nilai, dan norma-norma yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkret dari pimpinan bank, karena Good Corporate Governance adalah cerminan tanggung jawab bank kepada Stakeholdernya, maka penyempurnaan berbagai kebijakan bank perlu dilakukan, tujuanya adalah agar masyarakat menerima informasi-informasi yang seharusnya mereka peroleh untuk bekal pengambilan keputusan untuk percaya atau tidak percaya kepada bank yang bersangkutan. Saran yang diajukan adalah perlu diadakanya suatu peraturan mengenai good corporate governance yang sesuai dengan perkembangan perusahaan baik perbankan, perusahaan swasta, dan Badan Usaha Milik Negara untuk mengawasi dan mengontrol manajemen, memperkuat dan memperbaharui sistem hukum, paradilan, dan untuk memastikan kepastian dan penegakan yang efektif dari pelaksanaan good corporate governance sehingga tidak ada piak yang dirugikan baik stakeholders maupun shareholders. Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H. M. H; Dr. Sunarmi, S. H. M. Hum

1 Bookmark
 · 
318 Views