Article

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjajian Jual Beli Dengan Menggunakan Klausula Baku

Source: OAI

ABSTRACT 09E00843 Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana penggunaan klausula baku dilihat dari asas kebebasan berkontrak, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan keluarnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli, serta bagaimana tata cara penyelesaian sengketa konsumen jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah gabungan antara metode penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Teknik penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan. Pendekatan ini dilakukan demi memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan secara empiris dilakukan demi memperoleh data primer yaitu dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada Ketua Lembaga Konsumen Indonesia cabang Medan yaitu Bapak Abu Bakar Siddiq, SH dan wawancara dengan konsumen yaitu Maria Margaretha Simaremare. Dalam menganalisis data yang diperoleh, maka penulis menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa penggunaan klausula baku tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen sepanjang pelaku usaha tidak mencantumkan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menolak penyerahan kembali barang, pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, dan lain-lain. Klausula baku tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena kepada konsumen masih diberikan suatu kehendak bebas untuk menerima atau menolak perjanjian jual beli yang menggunakan klausula baku tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen adalah pertama, melalui kegiatan pembinaan kepada konsumen dalam bentuk penyuluhan seputar konsumen. Kedua, melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Upaya penanggulangan terjadinya sengketa konsumen adalah dengan diubahnya pemikiran pelaku usaha yang menempatkan posisi konsumen sebagai mitra kerjanya yang saling membutuhkan dan adanya iktikad baik dari masing-masing pihak. Edy Ikhsan, SH, MA; Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum

8 Bookmarks
 · 
820 Views