Article

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Source: OAI

ABSTRACT Ketentuan Pasal 1 ayat (2) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mengisi dan menjalankan peran perwakilan sebagai tonggak dasar kedaulatan di Indonesia maka dibutuhkan pemilihan umum sebagai sarana penegakannya. Hal ini dikarenakan rakyat akan menyalurkan aspirasinya secara langsung untuk menentukan arah pemerintahan yang diinginkannya pada setiap pelaksanaan pemilihan umum. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (general election) atau pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Untuk mencapai tujuan pemilu, maka harus dilakukan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum yang baik, maupun sistem pemilihan umum yang baik. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan yang mendapat delegasi menjalankan segala wewenang dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Salah satu prasyarat berjalannya pemilihan umum yang demokratis adalah penggunaan sistem pemilihan umum yang tepat dengan kondisi daerah dan berfungsinya komponen-komponen sistem pemilihan umum seperti electoral treshold, besaran daerah pemilihan, maupun komponen-komponen lain secara konsisten. Pemilihan umum di tingkatan daerah berbeda penyelenggaraannya dengan pemilihan umum yang dilakukan dalam rangka menentukan wakil-wakil rakyat ditingkat pusat. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut tentu tak lepas kaitannya dengan penyelenggaran tingkat pusat sehgingga banyak persamaan yang ada pada pemilihan umum anggota legislatif. Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang berjumlah penduduk yang cukup besar dan cakupan daerah yang luas memiliki ciri kedaerahan tersendiri yang berbeda dari daerah lain. Namun, dalam hal ini dapat dijadikan salah satu daerah yang diteliti pengaruh komponen-komponen sistem pemilihan umumnya dalam menentukan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 09E02606

2 Bookmarks
 · 
242 Views