Article

Tinjauan Hukum Terhadap UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Rahasia Bank

Source: OAI

ABSTRACT 030200222 Abstrak (Indonesia) Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah membahas mengenai Tinjauan Hukum Terhadap UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Rahasia Bank. Dalam hal ini penulis berpedoman kepada acuan UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 yaitu Undang-Undang Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan bagaimanakah penerapan kerahasiaan bank dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan juga pentingnya analisis RUU tentang tindak pidana pencucian uang tersebut guna mencapai kejelasan tujuan. Dalam melakukan kegiatan ekonomisnya, masyarakat sekarang ini hampir tidak dapat dipisahkan dari bank. Segala kegiatan mulai dari penyimpanan, peminjaman uang, atau menyimpan benda berharga dan melakukan berbagai pembayaran untuk banyak keperluan dilakukan melalui bank. Dalam hal ini perlunya pengkajian ulang terhadap tindak pidana pencucian uang adalah semata-mata untuk mengetahui segala seluk-beluk terhadap tindak pidana tersebut, dimana dampak negatif pencucian uang terhadap sistem keuangan, adalah timbulnya perubahan kebutuhan uang yang tidak dapat dijelaskan alasannya. Prinsip mengenai nasabah merupakan prinsip yang sangat penting diketahui dalam kegiatan perbankan. Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian yang bersiiat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian. Setelah itu diadakan suatu telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi, maupun sinkronisasi dan komperasi hukum dengan berdasarkan pada aspek yuridis.bahan hukum yang dipergunakan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan Hukum Primer yaitu landasan utarna yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah, UU No. 15 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), UU NO. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU NO. 23 Tahun 1999, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum serta penelitian lain yang relevari dengan penulisan ini. Oleh sebab itu, penerapan prinsip kerahasiaan bank dalam kegiatan perbankan sangat penting daiam mengurangi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Walaupun kerahasiaan adalah termasuk dalam kepercayaan yang harus dijaga oleh bank, namun untuk kerahasiaan tersebut tidak lagi bersifat mutlak, setelah dapat diterobos oleh undang-undang. Namun demikian pembukaan rahasia banktersebut tidak dapat dilakukan semena-mena. Seiring dengan berjalannya waktu, undang-undang tindak pidana pencucian telah mengalami beberapa perubahan, yaitu ^dengan tujuan mencapai kesempumaan dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH. MS.; Puspa Melati Hsb, SH.M.Hum.

3 Bookmarks
 · 
393 Views