Article

Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Pengurusan Jasa Muatan Pada Angkutan Darat (Studi: CV Kharisma)

Source: OAI

ABSTRACT 10E00139 Pada masa sekarang jasa transportasi banyak digunakan orang untuk mempelancar memajukan arus perdagangan di Indonesia. Dalam pengangkutan darat terdapat banyak hambatan maupun resiko yang dihadapi baik saat pemuatan barang, pengiriman barang, sampai pembongkaran barang di tempat tujuan. Peranan transportasi tersebut dapat juga dilihat dari segi kehidupan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa angkutan. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah: bagaimana tanggung jawab hukum CV. Kharisma selaku pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan barang terhadap konsumen dan bagaimana beentuk-bentuk pengecualian tanggung jawab pengangkut tersebut.Untuk itu dipergunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yakni melakukan pengumpulan data dari sumber bacaan baik literatur-literatur ilmiah, majalah maupun peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan (field research) yakni melakukan wawancara langsung ke obyek penelitian dan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Dari permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa bentuk tanggungjawab CV Kharisma selaku pengangkut yakni bila barang-barang yang diangkutnya terjadi kerusakan atau musnah maka CV Kharisma akan memberikan ganti rugi berupa uang dan diberikan sebatas prosedur yang berlaku pada perusahaan pengangkutan yaitu sebesar sepuluh kali ongkos kirim dan pengaturan hukum pengecualian tanggungjawab pengangkut yaitu pengangkut bertanggungjawab tentang pelaksanaan barang yang diterima untuk dikirim samapai saat penyerahannya kepada penerima, pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan adalah mengenai barang kiriman hilang atau rusak. Kecuali jika hilang atau rusaknya barang bukan karena kesalahan perusahaan pengangkutan atau kelalaian pegawainya serta sepanjang perusahaan pengangkutan masih mengadakan perjanian asuransi maka yang akan memberikan ganti rugi adalah PT A.K. JASA RAHARJA. Untuk itu disarankan agar dalam pelaksanaan pengangkutan barang antara pengangkutan dengan pengirim didasarkan pada perjanjian pengangkutan yang tertulis serta adanya pembatasan tanggungjawab dari pengangkut yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan, tetapi tidak menjadi alasan bagi perusahaan pengangkutan untuk melepaskan tanggungjawab begitu saja kepada pengguna jasa angkutan yang dirugikan. Hasim Purba, SH. M.Hum.; Zulfi Chairi, SH. M.Hum

15 Followers
 · 
1,739 Views