Article

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Kasus Trakindo Utama vs Hotel Sahid Jaya Internasional)

Source: OAI

ABSTRACT 010200100 Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis, yang merupakan cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian. Dalam arbitrase penyelesaian atau pemutusan sengketa dilakukan oleh seorang atau beberapa orang hakim yang disebut arbiter yang bersifat netral. Melalui arbitrase para pihak diperbolehkan memilih sendiri arbitrasenya yang menurutnya ahli dan profesional dibidangnya. Arbitrase juga dikenal dengan proses penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya relatif murah serta putusan arbitrase adalah final dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan adanya banding atau kasasi. BANI merupakan salah satu institusi atau lembaga arbitrase nasional yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. BANI bersifat bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh suatu kekuasaan lain. Ini membuktikan keindependenan BANI sehingga tidak memungkinkan adanya pembelian forum peradilan atau mafia peradilan. Dalam kasus antara PT. Trakindo Utama dengan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional, pelaksanaan putusan BANI tidak dilakukan secara sukarela dan juga tidak diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, melainkan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi hukum Indonesia. Karena prosedur yang berlaku dalam arbitrase BANI adalah apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan secara paksa dengan memohon pelaksanaan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian telah terjadi kesalahan prosedur arbitrase dan hal ini perlu segera diperbaiki dengan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga tercapai suatu kepastian hukum. - DR. Runtung, SH, M.Hum.; DR. T.Keizerina Devi Azwar, SH. CN. M.Hum

25 Bookmarks
 · 
1,615 Views