Article

Aspek Hukum Perjanjian Leasing Dikaitkan Dengan Perjanjian Dalam KUHPerdata

Source: OAI

ABSTRACT 020200076 Pada hakekatnya perluasan usaha membutuhkan biaya yang sangat besar yang dapat berupa pembiayaan. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank, juga dikenal jenis pembiayaan lainnya yakni sistem bisnis sewa guna usaha atau yang biasa disebut dengan leasing. Leasing yang awal mulanya merupakan gejala ekonomi telah mempengaruhi isi dari kontrak dan perjanjian-perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan timbal balik antara pihak yang satu. dengan pihak yang JaiaAdapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, peratumn mana yang mengatur peizinan perjanjian leasing itu tunduk dan berlaku. Kedua, bagaimana perjanjian sebagai pedoman mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing. Ketiga, bagaimana kedudukan jaminan dalam perjanjian leasing. Keempat, bagaimana kedudukan pihak lessee yang sudah diserahi kepemilikan oleh lessor sebagai pemilik barang, padahal kepemilikannya sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pihak lessor. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan memperoleh bahan-bahan melalui sumber-sumber bacaan atau bahan-bahan tertulis sebagai data yang bersifat teoritis ilmiah ditambah, ditambah dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini. Perjanjian leasing harus memuat objek yang diperjanjikan, jangka waktu leasing, harga sewa serta cara pembayarannya, kewajiban perpajakan, penutuupan asuransi dan perawatan barang, serta penggantian dalam hal barang hilang/rusak, prosedur lembaga perjanjian leasing sebagai lembaga pembiayaan adalah dengan mengikuti isi dari perjanjian leasing yang dibuat oleh para pihak yang terkait. Sehingga kesenjangan antara pihak yang terkait dapat dihilangkan, dimana dalam perjanjian leasing tersebut biasanya tidak memperhatikan hak-hak dari pemyewa guna usaha dan bukan hanya mementingkan kepentingan pihak pemberi sewa guna usaha saja. Hendaknya pemerintah membuat suatu peraturan khusus yang lengkap dan efektif mengatur tentang perkembangan perjanjian leasing di Indonesia. Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH. MS.; Sunarto Ady Wibowo, SH. M.Hum.

8 Bookmarks
 · 
1,694 Views