Article

Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perusahaan BUMN (studi di PTPN II Tanjung Morawa)

Source: OAI

ABSTRACT Kajian hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perusahaan BUMN merupakan suatu kajian normatif yang melihat secara juridis kapan seseorang Direksi di perusahaan BUMN dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan korupsi. Karena didalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi di BUMN ini paradigmanya tidak sama dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan dai lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, sebab dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 19 tahun 2003 Jo Undang-undang No. 1 tahun 1995 Jo Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan anggaran dasar perusahaan itu sendiri. Undang-undang No. 19 tahun 2003 didalam Pasal 11 menyatakan perusahaan BUMN itu tunduk kepada Undang-undang No. 1 tahun 1995 yaitu tentang Perseroan Terbatas. Kalau BUMN tunduk pada Undang-undang No. 1 tahun 1995 bukan kepada Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu indikasi tindak pidana korupsi harus diproses terlebih dahulu dalam suatu RUPS setelah perusahaan BUMN tersebut di audit oleh audit internal perusahaan atau eksternal perusahaan yaitu BPK sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-undang No. 19 tahun 2003. Terjadinya tindak pidana korupsi dalam perusahaan BUMN diakibatkan karena kurangnya kesadaran para penegak hukum dalam memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kapan seseorang itu telah melakukan tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN dan salah satu faktor diantaranya disebabkan mulai dari faktor penyimpangan prilaku hukum, disintegrasi dari peraturan hukum dan faktor politik, ekonomi dan sosial, budaya, kamtib. Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dalam perusahaan BUMN tersebut, maka perlu diambil suatu langkah-langkah kebijakan berupa non-penal maupun penal. Dari hasil penelitian di PTPN II metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diduga tidak ada unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan Direksi PTPN II yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara semasa jabatannya.. Berdasarkan uraian diatas sasaran yang akan dicapai dalam kajian hukum terhadap tindak pidana korupsi di BUMN ini adalah meletakkan dasar-dasar hukum kapan seseorang tersebut dapat dikatakan korupsi di BUMN dan siapa yang berhak mengadakan jika perusahaan BUMN dirugikan serta langkah-langkah kebijakan hukum yang bagaimana yang akan ditempuh 030200266

9 Bookmarks
 · 
1,478 Views