Article

Perlindungan Konsumen Perusahaan Listrik Negara Dalam Memperoleh Hak Informasi (Studi Di Perusahaan Listrik Negara Cabang Binjai)

Source: OAI

ABSTRACT 010222060 Sebagai perusahaan milik negara yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan umum PT.PLN (Persero) di tuntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Untuk dapat terwujudnya hal tersebut, maka baik konsumen maupun PLN di tuntut untuk memenuhi setiap hak dan kewajibannya, sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dan juga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Salah satu dari pada hak tersebut adalah Hak atas Informasi. Hak atas informasi ternyata memegang peranan yang sangat penting terhadap terlaksananya kegiatan bisnis jasa ketenagalistrikan. Yang akan menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan terhadap hak informasi itu sendiri di Indonesia, bagaimanakah hak konsumen untuk memperoleh informasi dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dalam hal ini mengambil studi di PT. PLN (persero) Wilayah II Cabang Binjai, dan bagaimanakah perlindungan yang akan diberikan terhadap konsumen apabila hak atas informasi tidak terpenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)? Untuk mendukung penyelesaian skripsi ini, dalam mengumpulkan data dengan melakukan Penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif dan penelitian Sosiologis empiris. Penelitian yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam hal ini Perlindungan Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memperoleh hak informasi. Penelitian Sosiologis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat langsung bagaimana perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen perusahaan listrik negara dalam memperoleh hak informasi, dalam pelaksanaannya di wilayah Pelayanan Perusahaan Listik Negara Cabang Binjai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik secara normatif maupun secara empiris, ternyata di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur khusus mengenai kebebasan informasi ini walaupun hak informasi adalah hak asasi yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945, kemudian dalam pelaksanaan hak informasi dilakukan oleh PT PLN (persero) Wilayah II Cabang Binjai sudah dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui nomor telepon 123 untuk gangguan, membuka website bagi masyarakat untuk mengakses data mengenai PT PLN (persero) Wilayah II Cabang Binjai, dan fasilitas lain yang telah disediakan oleh PT PLN (persero) Wilayah II Cabang Binjai. Apabila hak informasi ini tidak dilaksanakan maka konsumen jasa ketenagalistrikan dapat menempuh 2 altematif cara, yaitu: melalui jalur diluar pengadilan ataupun melalui jalur pengadilan, hal itu diserahkan kepada para pihak untuk menentukan cara mana yang menurut mereka lebih baik. Dr. Tan Kamello, SH. MS.; Idris Zainal, SH.

4 Bookmarks
 · 
731 Views