Article

Penerapan Prinsip Rahasia Bank Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penagihan Pajak

Source: OAI

ABSTRACT 020200026 Skripsi ini berjudul "Penerapan Prinsip Rahasia Bank Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penagihan Pajak". Merupakan tugas akhir Penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas-tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis yakni penelitian ini membahas ketetuan-ketentuan normatif dan menggambarkan serta membahas data yang ditemukan dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema skripsi yang berkaitan dengan Rahasia Bank dan Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dan dengan cara wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau kepada seseorang yang ahli atau berwenang untuk memberikan informasi atau keterangan yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Skripsi ini akan membahas ketentuan prinsip kerahasiaan Bank berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan prosedur pemeriksaan pajak berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan serta sejauhmana prinsip kerahasiaan bank dilaksanakan sehubungan dengan pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajak. Dan juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka mengakses informasi mengenai data keuangan Wajib Pajak di Bank Penerapan prinsip rahasia bank di dalam dunia perbankan sangat diperlukan dimana sifat dunia perbankan itu sendiri yang didasarkan pada kepercayaan dan kehati-hatian. Kerahasiaan bank ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, salah satunya adalah Pasal 41 yang menyatakan bahwa penerapan prinsip rahasia Bank dapat dikecualikan dalam rangka pemeriksaan pajak dengan izin Menteri Keuangan dan izin dari Gubernur BI, akan tetapi dalam prakteknya masih menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dan terhadap penagihan pajak dimana prosedur yang harus ditempuh petugas pajak memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Hal ini disebabkan rahasia Bank hanya dapat dibuka dengan adanya izin Menteri Keuangan dan di sisi lain tidak ada jaminan bahwa permohonan pembukaan rahasia Bank pasti akan dikabulkan oleh Menteri Keuangan. Tidak ada standard tertentu yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dijadikan pedoman dikabulkan atau tidaknya permohonan pembukaan rahasia bank. Di sisi lain Petugas Pajak harus melaksanakan tugasnya dimana melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak. Apabila pembukaan rahasia Bank sulit dilakukan khususnya dalam kepentingan perpajakan maka akan menimbulkan terhambatnya pemeriksaan pajak yang dilakukan sehingga nantinya penagihan pajakpun akan terhambat. Akibatnya akan mengurangi pemasukan kepada kas negara. Dengan demikian, target penagihan Pajak akan sulit dicapai. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH.; Dr. Budiman Ginting, SH. MH.

12 Bookmarks
 · 
984 Views