Article

Aspek Hukum HAM Internasional Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Timor-Timur

Source: OAI

ABSTRACT 010222064 Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Tidak ada seorangpun, kelompok manapun, dan negara manapun, yang dapat mencabut, memindahkan, atau menghapus hak-hak asasi itu dari seorang manusia. Dan hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan fundamental. Jika hak untuk hidup seseorang dapat dicabut dan dilanggar maka bagian hak-hak asasi manusia seperti hak perekonomian, hak sipil dan politih dan hak-hak lainnya dapat dipastikan tidak akan didapaikan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jerman dan pasukan Nazinya, maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Piagam PBB pada tahun 1945. Yang menjamin bahwa tidak ada seorangpun atau negara manapun yang dapat melanggar hak-hak asasi manusia. International Military Tribunal Nuremberg dan International Military Tribunal yang dilaksanakan pada tahun 1946 menjadi titik penting dalam mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, demi tercapainya perlindungan bagi manusia. Pada tahun 1948, disepakati secara bersama suatu deklarasi yang bernama Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini memuat berbagai hak-hak manusia, dan setiap pelanggaran yang dilakukannya adalah merupakan suatu kejahatan dunia bersama. Deklarasi Sedunia ini merupakan puncak dari dimulainya berbagai instrumen-instrumen internasional, seperti Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1957, Konvensi Pemusnahan Suatu Golongan Bangsa pada tahun 1951, Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Rasial pada tahun 1965, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia pada tahun 1984, hingga Satuta Roma 1998 yang menghasilkan suatu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang permanen dalam mengadili pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Perkembangan ini diharapkan dapat membuat para pelaku pelanggaran HAM Berat dapat diadili dan dihukum. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pelanggaran HAM Berat, seperti di Timor-Timur, Tanjung Priok, Papua, dan lainnya. Indonesia menetapkan (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Keppres No.96 Tahun 2001, untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Pada kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dibentuklah suatu Pengadilan HAM Ad Hoc yang berwenang untuk mengadili para pelaku Pelanggaran HAM Berat. Namun, putusan yang dijatuhkan atas kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur banyak mendapat kritikan baik dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat international. Putusan itu dirasakan jauh dari standar instrumen internasional, sistem peradilan yang tidak benar, dan terlalu melindungi para pejabat sipil atau militer yang terlibat. Di kemudian hari, diharapkan dengan telah adanya Undang-Undang nasional yang mengatur tentang HAM dan Pengadilan HAM diharapkan dapat membawa harapan bahwa di Indonesia HAM itu terlindungi serta para pelaku Pelanggaran HAM Berat dapat diadili oleh Pengadilan HAM yang tepas dari tekanan atau intervensi pihak manapun dan negara manapun. H.Abdul Rahman, SH. MH.; H. Bachtiar Hamzah, SH.

3 Bookmarks
 · 
2,017 Views