Article

Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (studi Kasus Eurico Guterres)

Source: OAI

ABSTRACT 030200141 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat adalah merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang melanggar ketentuan hukum baik hukum nasiona! maupun mternasional. Perlanggaran tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara meluas dan sistematis yang menimbulkan korban dalam jumlah yang sangat besar bagi penduduk sipil yang seharusnya adalah dilindungi dalam penyelenggaraan kenegaraan. Apa yang menjadi ruang lingkup pelanggaran HAM yang berat itu dan bagaimana pengaturannya terkait dengan hukum pidana merupakan hal yang diangkat menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skipsi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai upaya penerapan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia serta penerapan hukum pidana bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana sesuai asas legalitas yang dianut sistem hukum Inonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap bentuk pelanggaran HAM yang berat dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, untuk mengetahui bentuk dari pelanggaran HAM yang berat, untuk mengetahui dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran HAM yang berat, serta untuk menganalisa pemberlakukan hukum pidana, serta hukum acara dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang pada dasamya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian yang digunakan di dalam penulisan adalah penelitian hukum normative dan data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer. Sedangkan analisa data yang diperoleh baik yang berupa data sekunder dan data primer dikelompokkan kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Dari data-data yang dikumpulkan diperoleh kesimpulan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mencakup dua tindak pidana yaitu Genosida dan KejahatanTerhadap Kemanusiaan. Kedua bentuk kejahatan ini mempunyai nusansa khusus, yaitu adanya serangan yang sistematis dan meluas yang ditujukan kepada penduduk sipil. Ketentuan berikutnya diterapkannya pertanggungjawaban seorang komando nbaik sipil dan militer dalam hal tmdakan yang dilakukan oleh anak buahnya. Jadi Penerapan hukum pidana dalam mempertanggungjawabakan tindakan pelanggaran HAM yang berat tidak terbatas kepada pelaku secara tangsung, tapi juga diterapkan bagi orang yang mempunyai kekuasaan dalam memimpin pasukan militer maupun sipil tersebut. Penerapan ini terealisasi dalam kasus Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur atas pertanggungjawaban Eurico Guterres Prof. Dr. Syarifuddin Kallo, SH., M.Hum.; Nurmalawaty, SH., M.Hum.

1 Bookmark
 · 
683 Views