Article

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dalam Perbankan Melalui Lembaga Penjamin Simpanan

Source: OAI

ABSTRACT 010200039 Terjadinya krisis perekonomian dan krisis perbankan pada tahun 1998 telah menimbulkan kemerosotan kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap mata uang dan perbankan nasional, dengan kondisi tersebut pemerintah berupaya memulihkannya dengan upaya-upaya antara lain melalui Keputusan Presides Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Penjaminan dalam perbankan ada dua yaitu penjaminan secara impilist (Implycit Guarantee) dan penjaminan secara ekspilist (eksplycit guarantee). Penjaminan secara implisit yaitu oleh Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembinan bank yang ada di Indonesia dengan Lender Of The Last Resort, sedangkan penjaminan secara ekspilisit yaitu melalui suatu lembaga yang independen berapa Badan Hukum Indonesia, Maka melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tersebut pemerintah membentuk suatu badan yang disehut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melakukan penjaminan terhadap kewajiban bank-bank yang dilikuidasi khususnya terhadap nasnbah penyimpan dengan penjaminan blanket guarantee disamping dana berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dampak dari adanya penjaminan ini membawa angin segar bagi dunia perbankan dimana teijadi pemulihan kepercayaan dengan masuknya kembali dana nasabah kedalam perbankan, dan sektor riil perekonomian bangsa kembali membaik. Akan tetapi layaknya sebuah perekonomian yang beranjak pulih dari krisis, penerapan program penjaminan perbankan secara terus-menerus dalam waktu yang lama justru akan semakin membebani keuangan negara. Pada saat yang sama juga membuka kesempatan terjadinya Moral hazard bagi peiaku perbankan. Kembali pemerintah berupaya dengan hati-hati untuk keluar dari program penjaminan ini dengan tetap menjaga kestabilan perekonomian dengan membentuk lembaga penjamin simpanan, yang juga merupakan amanah dari Pasal 37 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Disamping BPPN yang telah mengakhiri masa tugasnya selama enam tahun yaitu tanggal 27 Fehruari 2004. maka pada akhimya tanggal 22 September 2004 Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin. Simpanan yang akan mengadakan penjaminan secara terbatas {limited guarantee) terhadap nasabah penyimpan. Dalam nenulisan skripsi ini penulis menggunakan metode normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum biasanva dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka melalui mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumher yang berhubungan dengan perlindungan nasabah bank. Dengan penulisan skripsi ini semoga membawa kepada pengetahuan dan pemahaman yang baru akan perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan yang ada di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perlindungan nasabah penyimpan pada perbankan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Prof. DR. Bismar Nasution, SH, MH.; Sunarmi, SH, M.Hum.

4 Bookmarks
 · 
700 Views