Article

Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara No. 3175/Pid.B/2003/PN-Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 09E01706 Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk diberantas. Kejahatan Pemalsuan sangat beragam, salah satunya adalah pemalsuan Identitas. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang malah dipalsukan. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksudkan penulis adalah kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan. Seyogyanya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal terpaksa. Namun demikian walaupun dilakukan dalam hal terpaksa, seharusnya tetap dilakukan berdasarkan hukum. Yang artinya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan tidak dengan menghalalkan segala cara. Dalam skripsi ini penulis mengangkat persoalan bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan, dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan data sekunder, dan penelitian perpustakaan yaitu dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan. Penulis juga melakukan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pembahasan terhadap kasus-kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan yang terjadi di Medan yakni berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalah- permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. UU No 14 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Pasal 266 KUHP adalah merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas ini, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan. Akan tetapi peraturan yang berhubungan dengan perkawinan dan pemalsuanNamun demikian identitas yang dimasukkan tersebut di tuliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan ini adalah faktor disiplin hukum. Dalam hal pemalsuan identitas dalm perkawinan ini, dimana sesorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara illegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu atau tidak ada rasa tanggung jawab tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting, karena perkawinan yang akan dilangsungkan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing, agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan. Diharapkan kepada petugas perkawinan dan petugas maupun perangkat desa/kelurahan dalam memberikan surat maupun data- data yang berhubungan diharapkan di lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Lukman Hakim Nainggolan, SH; DR. Marlina, SH.MHum

11 Bookmarks
 · 
2,926 Views