Perlindungan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada PT.Bank Panin,Tbk Cabang Pekan Baru

Abstract

020200065 Industri perbankan merupakan salah satu komponen paling penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997 diantaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat dari sistem perbankan di Indonesia menurun. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaarn bank, termasuk simpanan masyarakat (Blanket Guarantee}.Penjaminan itu ternyata sangat luas dan membebani anggaran belanja Negara, kemudian program penjaminan yang luas itu digantikan dengan system yang terbatas dengan mengeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya akan dibahas bagaimana sistem penjaminan yang dilakukan oleh LPS, apa dampaknya bagi bank dan nasabah dan bagaimana kedudukan LPS dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam penulisan ini dilakukan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelitian pustaka (library research) yaitu dengan membaca buku, kopran, majalah dan mengkaji bahan yang diambil melalui media elektronik (internet) yang berhubungan dengan perlindungan dana nasabah bank oleh LPS membandingkan serta menerjemahkan buku-buku, artikel, koran dan majalah serta melaIui media elektronika yang berhubungan dengan perlindungan dana nasabah bank oleh LPS dan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai bank pada PT. Bank Panin, Tbk. Cabang Pekanbaru. LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah melalui skim asuransi deposito. Dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 angka 16, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah ada dua yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur, dan dalam tulisan ini pengertian nasabah dibatasi hanya nasabah penyimpan dana. Dengan berdirinya LPS maka Bank semakin berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat yang disimpan dan nasabah bank akan semakin berhati-hati memilih bank untuk menyimpan dana. Kedudukan LPS dalam Pasal 1820 KUH Perdata adalah sebagai Penanggung Utang. Apabila dihubungkan dengan LPS sebagai Badan Hukum, maka berdasarkan kerangka hukum jaminan perorangan, LPS termasuk dalam jaminan korporasi (coorporate guarantee). Ada dua perbedaan mendasar antara asuransi simpanan dengan asuransi, yaitu Subjek yang menjadi para pihak dalam asuransi simpanan ada tiga yaitu Penanggung (LPS), Bank sebagai Tertanggung dan Nasabah yang menerima manfaat dari sistem penanggungan, dalam asuransi yang membayar premi adalah pihak yang berhak menerima penggantian jika timbul kerugian atas harta yang diasuransikan, sedangkan dalam asuransi simpanan premi dibayar oleh Bank sedangkan yang berhak menerima penggantian jika timbul kerugian adalah nasabah penyimpan. Berdasarkan kedua perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa skim asuransi simpanan bukanlah asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Asuransi juga dalam KUH Dagang. - Prof. Dr. Tan Kamello, SH. MS; Zulkarnain Mahfudz, SH. CN