Article

Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Single Presence Policy (SPP) Dalam Rangka Pengawasan Perbankan

Source: OAI

ABSTRACT 09E00683.p Sejak krisis ekonomi yang turut melanda Indonesia, keterpurukan makin terasa disebabkan salah satu faktor paling berpengaruh yang menyebabkan krisis itu, yaitu kinerja perbankan yang buruk, yang disebabkan tidak mengindahkan peraturan yang ada, peraturan yang tidak sesuai dengan sistem perbankan Indonesia, yang tidak memberikan independensi kepada bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari kinerja perbankan yang buruk tersebut dianggap perlunya peraturan/ ketentuan yang bertujuan mengatur dan mengawasi perbankan agar memperbaiki kinerja perbankan saat ini. Salah satu fungsi Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank, maka dalam menetapkan kebijakan moneter, Bank Indonesia harus mewujudkan perbankan yang sehat dan kuat. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan Single Presence Policy bagi bank umum di Indonesia serta kewenangan Bank Indonesia dalam Single Presence Policy (SPP). Dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan bahan- bahan teori dari kepustakaan seperti bahan hukum primer, yaitu UU No 3 Tahun 2004, Peraturan Bank Indonesia No: 8/16/PBI/2006, bahan hukum sekunder seperti seminar, jurnal hukum, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta bahan hukum tertier seperti kamus atau ensiklopedia. Single Presence Policy dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 16/ PBI/ 2006, dan agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki fungsi dan kewenangan mengatur dan mengawasi bank berwenang dalam menetapkan peraturan yang mendorong Single Presence Policy dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut. Saran yang diajukan adalah perlu dilakukan restrukturisasi dan privatisasi bank-bank untuk memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan agar mampu memperbaiki kinerja perbankan dalam koridor Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan lebih memberikan kepastian hukum, transparansi yang mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak, serta memperkuat hubungan bank dengan pemerintah, bank dengan perusahaan dan bank dengan masyarakat. Prof.Dr.Bismar Nasution,SH,MH. ; Dr.Sunarmi,SH,MHum

7 Bookmarks
 · 
1,014 Views