Article

Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Perairan Indonesia(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1082/Pid.B/2005/PN Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 020222059 Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah pulau sebanyek 17.508 pulau dengan panjang pantai 81.000 Km2 yang terdiri dari 0,3 juta km2 (5,17 %)Iaut teritorial, 2,8 juta km2 (48,28 %) perairan kepulauan, serta 2,7 jura km2 (46,55 %) Zona Ekonomi Eksklusif, sehingga menempatkan Indonesia pada posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Kondisi strategis ini akan menarik bagi kapal- kapal penangkapan ikan asing untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di kedua Perairan Indonesia. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pencurian ikan (ilegal fishing) adalah pcncurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan, Yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana "pencurian ikan (illegal fishing) di Perairan Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, apakah kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di Perairan Indonesia scrta hagaimanakah pcncgakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia menurut UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pcnelitian ini didasarkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan melakukan pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum berdasarkan Pasal 103 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 jenis tindak: pidana, yaitu : tindak pidana kejahatan di bidang perikanan (Pasal 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93 dan Pasal 94) dan tindak: pidana pelanggaran di bidang perikanan (Pasal 87, 89,90,95,96,97,98,99, dan Pasal 100). Secara garis besar kendala-kendala penanganan tindak pidana pencurian ikan di perairan Inconesia adalah : Masih lemahnya pcngawasan (masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan, SDM pengawasan yang masih belum memadai terutama dan sisi kuantitas, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak: hukum baik pusat maupun daerah, belum berkembangnya lembaga pengawasan, penerapan system MCS yang belum optimal, belum tertibnya perizinan yang memberikan peluang terjadinya permalsuan izin) dan Masih lemahnya "Law Enforcement" yang menyebabkan menurunnya kewibawaan hukum, kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat dan maraknya pelanggaran. Penegakan hukum terhadap tindak: pidana pencurian ikan di perairan Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu : tindakan pencegahan (prevention), tindakan represif dari tindakan-tindakan lain dari pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat nelayan. - Prof. DR. Syafruddin Kalo, SH. M.Hum; Abdul Khair, SH. M.Hum

10 Bookmarks
 · 
702 Views