Article

Suatu Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Sita Eksekutorial Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri

Source: OAI

ABSTRACT 000222081 Perkataan sita merupakan terjemahan dari kata Confiscatus (bahasa Latin), yang berarti penyitaan. Penyitaan ada bermacam-macam yaitu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Sita Milik ( Revindicatoir Beslag), Sita Eksekutorial ( Executoriaal Beslag) dan Sita Marital ( Maritaal Beslag ). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Sita Eksekutorial terhadap harta benda pihak yang dikalahkan dalam proses perkara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan. Permasalahan dalam pelaksanaan Sita Eksekutorial ialah: bagaimana proses pelaksanaan Sita Eksekutorial mulai dari permohonan sampai selesai, Putusan Hakim yang bagaimanakah dapat dimintakan Sita Eksekutorial, pejabat manakah yang berwenang melaksanakan Sita Eksekutorial, dan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses Sita Eksekutorial. Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah Pertama, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan maksud untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dalam menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Kedua, Penelitian Lapangan (Field Research) secara langsung melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan mengambil bahan yang relevan dengan rnateri skripsi ini. Kesimpulan penelitian ini: Pelaksanaan Sita Eksekutorial dari awal sampai selesainya adalah melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bilamana pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan, kemudian pemohon eksekusi (pihak yang menang) mengajukan permohonan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan permohonan pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri tersebut memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk menegur pihak yang kalah agar dalam tempo 8 (delapan) hari mau memenuhi isi putusan pengadilan tersebut secara sukarela. Apabila teguran (aanmaning) tersebut tidak diindahkan maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dengan upaya paksa yang disebut dengan Sita Eksekutorial. Pelaksanaan Sita Eksekutorial memiliki hambatan-hambatan yaitu: hambatan karena ketentuan undang-undang, hambatan biaya yang relatif jumlahnya besar, hambatan di lokasi barang yang disita, tindakan penguasa yang tidak mau memberikan keterangan yang benar dan akibat bencana alam. Dr. Tan Kamello, SH. MS.; M. Hayat, SH.

1 Bookmark
 · 
445 Views