Article

Analisis Juridis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Terhadap Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Sumut)

Source: OAI

ABSTRACT 09E00594 Usaha pokok Bank adalah sektor perkreditan dan pendapatan bank yang terbesar adalah berasal dari sektor perkreditan. Kredit, baik konsumtif maupun produktif memang sudah mejadi target utama perbankan dalam meraih pendapatan, selain fee based income tentunya. Dengan demikian, kelebihan dana masyarakat yang bisa membuat bank memiliki dana idle yang akan lebih produktif lagi karena diberikan dalam bentuk kredit.Walaupun sudah dilakukan analisis kredit, dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Terjadinya kemacetan pengembalian kredit mungkin disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari pihak Bank sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan memaksa (force majure). Usaha yang dilakukan untuk menangani kredit macet melalui beberapa tahap yaitu 1) Restrukturisasi, 2) Hapus Buku, 3) Hapus Tagih. Karena besarnya resiko dalam perkreditan, maka Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank. Peraturan-peraturan yang digunakan Bank Sumut dalam penanganan kredit macet juga didasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Mekanisme Pelaksanaan penghapus bukuan yang dilakukan oleh Bank Sumut dilakukan dengan peraturan intern Bank. Sedangkan pelaksanaan hapus tagih di Bank Sumut yang terjadi akibat adanya bencana alam yang menimpa Provnsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, dalam hal ini terjadi force majure. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengambil peranan penting dalam memeberlakukan PBI No. PBI No. 7/45/PBI/2005 mengenai Perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pascabencana alam di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara, mempermudah Bank Sumut dalam melaksanakan penghapusan piutang kredit macet. Atas perintah Bank Indonesia yang memberikan wewenang pada Bank untuk menyelesaikan masalah penghapusan piutang kredit macet, maka mekanisme hapus tagih yang dilakukan oleh Bank Sumut, sehubungan dengan Bencana Alam yang menimpa Provinsi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias kini mengacu pada PP Nomor 33 tahun 2006 atas perubahan dari PP Nomor 14 Tahun 2005. Metode penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah metode penelitian secara empiris, yaitu melalui studi lapangan dan wawancara. Untuk melihat aplikasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dengan mengambil lokasi penelitian pada PT. Bank Sumut. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Dalam penyelesaian penghapusan piutang kredit macet di BUMN/D haruslah terdapat level of playing field yang sama dengan bank swasta, dengan memberlakukan PP No. 33/2006 tentang perubahan atas PP No. 14/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Negara/ daerah atas perubahan dari PMK 31/2005. Sehingga pelasanaan penghapusan piutang dapat dilaksanakan berdasarkan koridor hukum korporasi. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH. ; Dr. Sunarmi,SH, M.Hum

13 Bookmarks
 · 
1,530 Views