Article

Penagihan Pajak Secara Paksa Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat

Source: OAI

ABSTRACT 000200165 Sistem Self Assessment yang merupakan sistem perpajakan Indonesia memberi wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri berbagai kewajiban perpajakkannya seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang kepada negara. Latar belakang kondisi Wajib Pajak yang beragam dan secara rata-rata masih kurang memahami masalah perpajakkan menjadikan sistem self assessment dilekati risiko yang sangat besar. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (UUPPSP), bertujuan mengatasi permasalahan tunggakan pajak serta memotivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. pemberlakukan UUPPSP tersebut diharapkan dapat lebih memberikan penekanan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan negara yang tidak berat sebelah atau memihak, adil, serasi dan selaras serta memberikan kepastian hukum. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dalam waktu sebagaimana dalam teguran, penagihan pajak dengan pernyataan dan penyarahan kepada penagih pajak. Undang-undang No. 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Tahun 2000 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa untuk mendukung pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang. Penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan akan dapat memberikan tindakan penagihan pajak dengan penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan surat paksa, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan. Dalam undang-undang ini, surat paksa diberi kekuataan eksekutorial dan berkedudukkan hukum sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan sampai dengan pelelangan barang Wajib Pajak dengan dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan pajak terhadap objek pajak bertujuan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah menerapkan perhitungan dan menerapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kewajiban berupa uang kepada negara dalam bentuk bunga, denda atau kenaikan dan sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara yang ditetapkan oleh kepurusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Daiam rangka menegakkan keadilan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum, baik kepada Wajib Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan. Dalam memasukkan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan ketentuan mendasar dan menentukan objek yang dapat dilakukan pengajuan keberatan dari timbulnya sengketa pajak sebagaimana pada Pasal 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan. Apabila merasa tidak puas atas keputusan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak maka dapat diajukan banding atas keberatan tersebut kepada Pengadilan Pajak. H. Abdul Muis, SH, MS; Hj. Megarita, SH, CN.

10 Bookmarks
 · 
949 Views