Article

Pemberlakuan Sandera Terhadap Wajib Pajak Yang Melalaikan Kewajibannya Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000

Source: OAI

ABSTRACT 000222085 Penyanderaan (Gijzling) adalah merupakan suatu paksaan untuk dilakukannya sita badan terhadap Wajib Pajak yang telah melalaikan kewajibannya sehingga mcngakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pemerintah. Dalam hal penyanderaan ini pun pemerintah harus melakukannya secara selektif dan hati-hati karena ini menyangkut hak asasi manusia. Penyanderaan ini sebenarnya telah lama diberlakukan namun belum terlalu banyak manfaatnya karena memang tidak pernah diefektifkan. Hal ini lebih dikarenakan banyaknya pro dan kontra terhadap pelaksanaan sandera ini sendiri. Sehingga pemerintah pada tahun 2000 mengeluarkan suatu peraturan Undang-undang yang pada akhiraya memaksa para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 akhirnya dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk menjaring para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban sehingga pada akhirnya merugikan negara, dan untuk lebih memaksimalkan maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 137 Tahun 2000. Penyanderaan ini berawal dari adanya pemungutan pajak terhadap para Wajib Pajak. Pemungutan ini pun dikarenakan adanya utang pajak yang timbul karena di berlakukannya perundangan mengenai pajak tersebut Kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara menimbulkan hubungan hukum karena adanya perikatan. Di satu pihak negara sebagai pihak penagih sedangkan dipihak lain wajib pajak sebagai pihak tertagih. Seperti yang dikemukakan di atas maka yang menimbulkan permasalahan dalam masyarakat adalah hal-hal mengenai bagaimana masyarakat dalarn hal ini para wajib pajak dapat terkena gijzeling serta bagaimanakah proses pemberlakuan sandera itu sendiri terhadap wajib pajak yang dikenakan sandera terhadapnya. Untuk lebih memahami mengenai penyanderaan maka dalam penulisan ini lebih dititik-beratkan kepada metode kepustakaan untuk pembahasannya. Dalam hal ini diharapkan agar masyarakat yang masih awam dapat mengetahui lebih banyak mengenai hal-hal yang menyangkut hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Walaupun penyanderaan dianggap hal yang kontroversial namun pada prinsipnya pemerintah tetap berupaya agar wajib pajak tersebut jangan sampai di sandera. Dalam metode kepustakaan ini juga membahas mengenai beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran dalam hal penyanderaan (gijzeling). Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulannya yaitu adanya proses gugatan terhadap pelaksanaan sandera tersebut. Dimana dalarn hal ini pemerintah tetap berupaya agar para wajib pajak yang dikenakan sandera terhadapnya dapat mengajukan keberatan berupa gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan sandera itu sendiri. Pemerintah juga berupaya melakukan ganti rugi baik dengan uang maupun rehabilitasi nama baik wajib pajak apabila gugatan yang diajukan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Dan untuk lebih maksimalnya maka pemerintah sekarang telah secara rutin mengadakan sosialisasi menyeluruh terhadap pentingnya membayar pajak secara teratur dengan melalui berbagai macam cara. Dr. Tan Kamello, SH. MS.; M. Hayat, SH.

0 Bookmarks
 · 
127 Views