Article

Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dihubungkan Dengan Jaminan Fidusia (Study Pada PT. Bussan Auto Finance Medan)

Source: OAI

ABSTRACT Bisnis pembiayaan konsumen menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab, para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang. Kredit konsumsi oleh bank, kredit dari Perum Pegadaian, koperasi atau bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri. Aturan hukum yang baik dan mantap tentu sangat diperlukan agar bisnis pembiayaan konsumen ini dapat berkembang dengan baik dan benar. Dalam praktek pembiayaan konsumen dilakukan dengan pengikatan jaminan fidusia, dimana barang yang dijadikan obyek pembiayaan konsumen, juga dijadikan sekaligus sebagai jaminan fidusia. Yang dengan tujuan dalam permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah: Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip hukum perdata secara tertulis atau baku (Pasal 1338 KUHPerdata) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia dan untuk mengetahui akibat hukum kelalaian secara tertulis atau baku (Pasal 1365 KUHPerdata) dari konsumen dalam penulisan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua metode penelitian yaitu : Spesifikasi penelitian dilakukan penulis dengan cara : Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisanya kemudian menginterprestasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas fenomena yang diteliti serta penelitian lapangan dilakukan di PT. BAF Medan melalui wawancara. Setelah dilakukan penelitian, maka dapatlah kita menemukan jawabannya antar lain: pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dihubungkan dengan jaminan fidusia di PT. BAF Medan pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian sewa beli atas sebuah kendaraan bermotor, akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan penyerahan jaminan fidusia maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Perjanjian kredit dengan lembaga jaminan fidusia memiliki sifat-sifat istimewa untuk didahulukan pembayaran (hak preferen). Pelaksanaan eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan model-model eksekusi : Secara fiat eksekusi yakni lewat suatu penetapan pengadilan, Secara parate eksekusi yakni dengan menjual di depan pelelangan umum, dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri, sungguhpun tidak disebutkan dalam undang-undang fidusia No. 42 Tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Hendaknya pengaturan perjanjian antara kreditur dan debitur secara jelas mencantumkan akibat dari terjadinya wanprestasi agar tindakan secara serta merta dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi, diharapkan kepada pihak pemerintah agar turut berperan aktif dalam usaha pembiayaan konsumen, karena dalam usaha pembiayaan konsumen ini yang lebih dominan berperan adalah pihak swasta. 000222001

26 Bookmarks
 · 
4,349 Views