Article

Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota)

Source: OAI

ABSTRACT 000222146 Pajak merupakan sumber utama dalam pembangunan negara sehingga perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dengan prinsip kemandirian. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh akan pelaksanaan dari surat paksa tersebut dan sanksi-sanksinya terhadap wajib pajak yang melalaikan kewajibannya, barang-barang apa saja yang menjadi obyek sitaan tersebut dan bagaimana pula hak dan kewajiban penanggung pajak pada saat dikeluarkannya surat paksa. Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan artikel-artikel lainnya yang erat hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data melalui studi dokumen serta memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini meialui wawancara dengan pegawai dan kepala bagian (kabag) kantor pelayanan pajak Medan kota. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, masih minimnya pemahaman berfikir masyarakat Indonesia yang pada dasarnya adalah wajib pajak akan betapa pentingnya kedudukan mereka sehingga nantinya timbul kesadaran dan proaktif serta kemampuan dan kemandirian dalam hal melindungi diri dengan menuntut hak-hak dari para wajib pajak dan menumbuhkan kepada para fiskus (direktorat jenderal pajak) akan pentingnya memperhatikan, menjaga dan mengawasi wajib pajak sehingga akan terbentuknya suatu keseimbangan diantara kedua belah pihak dengan dilandasi sikap jujur dan bertanggung jawab. Prof. Dr. H. Tan Kamello, Sh, MS.; Maria Kaban, SH, M.Hum.

32 Followers
 · 
1,664 Views