Article

Penggunaan Merek Dagang Sebagai Jaminan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Source: OAI

ABSTRACT 020200139 Hak atas kekayaan intelektual menjadi issue yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini akan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Disini merek memegang peranan yang sangat yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Karena itu, perlu sebuah perangkat hukum untuk meiindungi merek dagang dan keaslian produk para produsen, yakni melalui Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya suatu merek dagang dapat menjadi daya pembeda terhadap barang-barang atau produk-produk dalam kegiatan perdagangan, juga untuk mengetahui pengelompokan-pengelompokan barang-barang yang akan diberi merek dagang kedalam suatu kelas yang disebut kelas-kelas barang sebelum dilakukannya pendaftaran, dan terakhir untuk mengetahui sistem perlindungan terhadap merek dagang yang dapat dijadikan jaminan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata yang mengikat antara lain Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum yaitu buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diketahui bahwa terhadap merek-merek terdaftar diberikan perlindungan hukum yakni untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang sudah diatur secara tegas dalam UUM No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan juga memberikan sanfesi hukum yang tegas yang termaktub dalam Ketentuan Pidana UU tersebut. Dengan demikian, diharapkan kepada para pemilik merek agar mendaftarkan mereknya guna untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek tersebut, yang sekaligus juga memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak merasa dirugikan akibat produk-produk yang mengalami pelanggaran. Sehingga dapat memberikan kepuasan atas mutu dan kualitas produk yang bermerek kepada para konsumennya. Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum.; Idris Zainal, SH.

3 Bookmarks
 · 
211 Views