Article

Kebijakan Pengaturan Ham Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Source: OAI

ABSTRACT Dari uraian di atas penulis hendak mengangkat beberapa permasalahan ke dalam bentuk skripsi, dengan judul ”Kebijakan Pengaturan HAM Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional“. Adapun permasalahan dari judul tersebut adalah bagaimana pengaturan HAM dalam hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimana kebijakan pengaturan HAM dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-normatif yang bersifat penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah konseptual yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Data yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan/sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, kertas kerja. Bahan/sumber skunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini. Regulasi hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah tepat dan selaras dengan Universal Declaration Of Human Right. Di dalam KUHP ada pasal-pasal yang bermaksud melindungi kehidupan, kebebasan dan keamanan seseorang (antara lain, pasal-pasal mengenai pembunuhan, perampasan kemerdekaan, perampasan dan pengancaman, penculikan dan sebagainya ; vide Pasal-Pasal 338-340, 333-334, 368-369, 328). Ketentuan-ketentuan demikian identik dengan Pasal 3 UDHR. Juga di dalam KUHP ada larangan untuk perdagangan budak (Pasal 324-327) yang diidentik dengan Pasal 4 UDHR, dan ada pula larangan memeras/memaksa pengakuan atau keterangan dari seseorang dengan menggunakan sarana paksaan (Pasal 422) dan pasal-pasal penganiyaan (351, dst.) yang dapat diselaraskan dengan Pasal 5 UDHR. Delik-delik terhadap harta benda dan pencabutan hak hanya berdasarkan undang-undang, identik dengan Pasal 17 UDHR. UU Nomor 39 Tahun 1999 memandatkan terbentuknya Pengadilan HAM yang memiliki jurisdiksi pengadilan Pelanggaran HAM yang berat paling lambat 4 (empat) tahun sejak undang-undang disahkan. Tidak kurang empat (4) tahun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terbentuk. Pengaturan tentang pengadilan HAM dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 yang mempunyai jurisdiksi atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun terdapat berbagai kelemahan tampaknya berupaya memenuhi ketentuan hukum internasional. Dalam undang-undang tersebut diciptakan suatu sistem pengadilan yang akan memastikan adanya proses pengadilan untuk penuntutan pelaku dan pemberian mekanisme reparasi korban. Revisi RUU KUHP ini harus ditempatkan pula dalam rangka memfungsikan hukum pidana dalam tatanan negara demokratis, bukan sebaliknya menjadi instrumen “penekan” bagi rezim yang berkuasa. Makanya, penyusunan RUU KUHP ini harus sedapat mungkin mendekatkan KUHP yang baru itu pada standar baku hukum pidana modern. 09E02927

1 Bookmark
 · 
1,065 Views