Article

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 000222114 Pencemaran lingkungan erat sekali hubungannya dengan pembangunan yang dilakukan oleh manusia atau Korporasi seperti halnya kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi dan kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga atau tumbuhan pengganggu. Pentingnya permasalahan lingkungan hidup ini telah menjadi perhatian dunia internasional. Sedangkan secara nasional, perhatian terhadap kelestarian lingkungan ini diwujudkan secara yuridis dengan lahirnya Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU. No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara yuridis telah hadir Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuang limbah tersebut begitu saja ke aliran sungai, sehingga menyebabkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup. Skripsi ini berjudul : "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup" (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) dimana pada skripsi ini penulis mencoba membahas putusan pada Pengadilan Negeri Medan terhadap kasus PT EVERBRIGHT yang berkaitan dengan tindakpidana Iingkungan hidup. Permasalaban yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah bagaimana sifat dan cara pertanggangjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup serta beratnya sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku baik orang-perorangan maupun badan hukum menurut Undang-undang No.23 Tahun 1997 maupun peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Adapun metode yang dipakai untuk pengumpulan data dalam skripsi ini ditempuh dalam studi pustaka dan studi lapangan, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Medan dan Kepala bagian hukum BAPEDALDASU, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku karya ilmiab dan data-data dari internet. Dari hasil studi kasus penulis menyimpulkan bahwa penerapan hokum dalam menindak dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana lingkungan hidup masih jauh dari yang diharapkan, dalam hal ini aparat penegak hukum belum benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pemberi keadilan, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan yang mendasar baik kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pada aparat penegak hukmn sehingga pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat diminta pertanggangjawabannya. - Prof.Dr. Alvi Syahrin, SH. MS.; Nurmalawaty, SH. M.Hum

16 Bookmarks
 · 
2,399 Views