Article

Tinjauan Hukum Mengenai Sistem Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Timbul Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Pada Perkebunan PTPN IV Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 030200232 Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi. Tertarik dengan adanya sengketa tanah, maka ingin membahasnya dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Mengenai Sistem penyelesaian Sengketa Tanah Yang Timbul Akibat Wanprestasi". Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan melakukan metode Library Research atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan, dan karangan ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini dan Field Research atau penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Pejabat dan Petugas yang berkompeten di Kantor Pusat PTPN IV khususnya bagian umum yang menangani masalah agraria. Kemudian mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi yang menjadi kajian penulis dalam skripsi ini dengan cara meminta data-data dalam bentuk salinan (foto copy) tehadap kasus-kasus sengketa tanah yang relevan dan penyelesaiannya di PTPN IV. Hasil penulisan dan penelitian tersebut adalah pelaksanaan system penyelesaian sengketa tanah yang timbul akibat wanprestasi, dimana penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan dengan musyawarah, melalui badan peradilan, melalui Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution). Disamping itu juga, selain ketiga penyelesaian sengketa tanah tersebut. Adapula suatu wanprestasi dalam perjanjian mengenai tanah dapat menimbulkan sengketa tanah sehingga para pihak yang bersengketa harus dapat menyelesaikannya sehingga diperlukannya suatu sistem, yang mana system tersebut dapat menyelesaikan sengketa tersebut maka pemerintah mengundangkan peraruran terhadap sistem penyeJesaian sengketa diluar pengadilan yaitu UU No.30 tahun 1999. - M.Husni, SH. M.Hum.; Rosnidar Sembiring, SH. M.Hum

6 Bookmarks
 · 
1,521 Views