Article

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Gabungan Tindak Pidana (Amenloop) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 020200007 Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Melakukan Gabungan TIndak Pidana (Samenloop) (Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan)", Merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas-tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Masalah Gabungan Tindak Pidana ini merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibahas karena gabungan tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang pelakunya melakukan satu perbuatan, dengan satu perbuatan tersebut pelaku telah melanggar beberapa ketentuan yang diatur di dalam KUHP atau telah melanggar beberapa pasal atau pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan tersebut berbeda ancaman hukumannya atau pelaku melakukan perbuatan berlanjut. Pelaku gabungan ini merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan dan merugikan hidup orang lain, dimana hak hidup adalah Hak Azasi Manusia yang harus dijaga keselamatannya dan kemerdekaannya. Akhir-akhir ini pelaku gabungan tindak pidana sangat sering terjadi, hal ini bisa kita lihat baik melalui media elektronik maupun melalui media massa, dimana banyak terjadi kasus-kasus kejahatan yang terjadi dengan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tunggal. Dimana perbuatan pelaku ini selain mengancam jiwa orang lain juga merugikan orang lain dan sangat meresahkan masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana cara menentukan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan gabungan tindak pidana dan pertanggungjawaban serta penerapan sanksi bagi pelaku yang melakukan gabungan tindak pidana. Sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative, dalam metode normatif penulis melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan hukum dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dalam menentukan telah terjadinya gabungan tindak pidana maka suatu perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat suatu gabungan tindak pidana yang harus dipenuhi yaitu: Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (dua orang/lebih dalam rangka penyertaan), bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili, bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. Untuk menentukan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan gabungan tindak pidana. Maka dasar hukumnya gabungan tindak pidana diatur oleh Pasal 63 sampai dengan 71 KUHP. Penerapan sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan gabungan tindak pidana lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan hukum yang dipakai, dan jika pidananya berlainan maka yangdipakai ketentuan pidana pokoknya yang terberat ancamannya ditambah sepertiganya. Dalam menentukan hukuman gabungan tindak pidana ini haruslah berpedoman kepada ketentuan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan KUHP agar tujuan hukum yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Bagi masyarakat agar lebih memperkokoh keimanan dan menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. - Setiawan Siregar, SH.; Syafruddin, SH. M.Hum. DFM.

10 Bookmarks
 · 
1,970 Views