Article

Prinsip Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Yayasan

Source: OAI

ABSTRACT 020200206 Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, pada masa pemerintahan Belanda badan ini disebut dengan stichting yang merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tidak ada Undang-Undang yang menegaskan status badan hukum yayasan (stickling). Dengan pengaturan tersebut yayasan ditegaskan sebagai badan hukum, sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanankan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Yayasan tumbuh dan berkembang begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuannya, sehingga banyak yang tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan maksud serta tujuan pendirian yayasan tersebut Organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas perlu dipahami dengan seksama tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unsur organ yayasan tersebut. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan yayasan adalah pertanggungjawaban serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan yayasan baik dalam kegiatan serta kekayaan yayasan. Sehingga dilakukan suatu penelitian dalam pembahasan masalah ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan ini dilakukan dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Research) yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan, pengurus adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan yang bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pengurus dalam melakukan tugasnya hams berdasarkan fiduciary duty dan statutory duty bagi kepentingan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Setiap tindakan anggota pengurus yayasan yang berada di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Yayasan (tindakan ultra vires) hanya akan mengikat anggota pengurus yang melakukanya. Dan pada tindakan tertentu, pengurus tersebut dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi kepada pihak ketiga apabila melanggar batas kewenangannya. Harta yayasan yang terpisah dari pemilik atau pendiri, memungkinkan dilakukan akuntabilitas yang lebih transparan. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH.; Dr. Sunarmi, SH. N.Hum.

14 Bookmarks
 · 
2,635 Views