Article

Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatalan Penjelasan Pasa 2 Ayat 1 Undang-Undang No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Khususnya Korupsi

Source: OAI

ABSTRACT Judul dari skripsi penulis adalah "Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatalan Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Khususnya Korupsi". Adapun yang menjadi latar belakang penulis menulis skripsi ini disebabkan pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang pembatalan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999, sepanjang frase yang berbunyi ,MYang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " tidak mempuyai kekuatan hukum niengikat" . Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi wewenang dan tugas dari Mahkamah Konstitusi,latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 terhadap penegakan hukum di Indonesia-Dengan menggunakan metode penelitian analisis normatif kualitatif dan dari data yang diperoleh akan diolah secara yuridis formil sehingga dapatlah dideskripsikan bahwa didaiam prakteknya hakim Mahkamah Konstitusi belum menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil, hal ini dikarenakan hakim Mahkamah Konstitusi masih hanya berpedoman pada asas legalitas dalam arti sempit saja. Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2006 telah membawa dampak bagi hukum pidana Indonesia terutama di bidang korupsuDampak tersebut bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positif seperti mencegah para aparat penegak hukum berprilaku sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi maupun dalam penghukuman bagi terdakwa korupsi. Sedangkan dampak negatif seperti akan semakin sulit untuk menjangkau modus operandi praktek korupsi yang semakin canggih dan rumit contohnya akan sulit menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang seenaknya meyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk kepentingan dirinya sendiiiSaran yang dapat penulis berikan adalah untuk memberantas korupsi dalam praktek diperlukan upaya yang strategis dan dirt am is serta sistematis melalui program aksi penanggulangan korupsi, strategi penanggulangan korupsi, dan strategi pengungkapan akar masalah korupsi. 050200346

4 Bookmarks
 · 
480 Views