Article

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Instrumen Gugatan Class Action Dalam Proses Ganti Rugi Kasus-Kasus Korupsi Di Indonesia

Source: OAI

ABSTRACT 09E02083 Gugatan Class Action atau Gugatan Perwakilan Kelompok merupakan fenomena yang menarik dalam perkembangan hukum di Indonesia Gugatan Class Action dalam terminologi hukum didefinisikan sebagai prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Keberadaan dan eksistensi Class Action dalam instrumen hukum di Indonesia diakui setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski hal itu masih terbatas pada masalah-masalah lingkungan hidup. Namun keberadaan UU ini menjadi tonggak bagi pengakuan Class Action di Indonesia. Selain dalam bidang Lingkungan Hidup, pada tahun 1999 eksistensi Class Action. kembali diakui dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mengenai prosedur acara Class Action telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ( Class Action). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum skunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakaian instrument hukum class action dalam proses ganti rugi untuk perkara-perkara korupsi. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perdata khususnya yang terkait dengan penggunaan insturmen gugatan class action dalam proses ganti rugi untuk perkara-perkara korupsi. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Kemungkinan penggunaan instrumen gugatan Class Action dalam rangka proses ganti rugi untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia dalam UU No. 28 tahun 1999 maupun UU No 31 Tahun 1999, meski bersifat limitatif telah memberikan peluang terlibatnya peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Kedua undang-undang anti KKN tersebut tidak secara rinci menerangkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan sama sekali tidak mengatur tentang keterlibatan masyarakat atau organisasi masyarakat/LSM untuk mengajukan Class Action ataupun Legal Standing dalam kasus-kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi seperti dalam perkara Jamsostek, Kasus Bulog, Kasus penyalahgunaan dana JPS sangat potensial untuk diajukan melalui gugatan Class Action. Prof. Dr. Runtung, SH.M.Hum. ; Hermansyah, SH.M.Hum

13 Bookmarks
 · 
838 Views