Article

Fungsi Lembaga Penyanderaan Dalam Sistem Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan Timur)

Source: OAI

ABSTRACT 09E01660 Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, maka negara mencari pembiayaannya melalui berbagai sektor, khususnya melalui sektor pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esssensial. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terlebih-lebih bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Karena Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis, yaitu untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembiayaan bagi kelangsungan pembangunan. Untuk kepentingan tersebut, maka dibuatlah ketentuan berupa undang-undang maupun berbagai peraturan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Dalam hal ini akan dititikberatkan pada penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan UU No. 19 tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa tersebut memiliki kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa tersebut antara lain memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Penyanderaan (Gijzeling) adalah merupakan suatu paksaan untuk dilakukannya sita badan terhadap Wajib Pajak yang telah melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pihak pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus melakukannya secara selektif dan hati-hati karena ini menyangkut Hak Asasi Manusia. Dan pelaksanaannya pun hanya dapat dilakukan setelah melalui rangkaian kegiatan penagihan pajak lainnya. Seperti yang telah dikemukakan diatas maka yang menimbulkan permasalahan dalam masyarakat adalah hal-hal mengenai bagaimana masyarakat dalam hal ini adalah Wajib Pajak dapat dikenakan penyanderaan, bagaimana proses pemberlakuan dan penghentian proses penyanderaan itu serta bagaimanakah fungsi dan peran lembaga penyanderaaan sehingga dapat mendorong pencairan tunggakan pajak dari Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya tersebut. Untuk lebih memahami mengenai keberadaan lembaga penyanderaan maka dalam penulisan ini akan dititikberatkan pada studi kasus dan studi kepustakaan serta pembahasannya. Di dalam penulisan ini juga dikemukakan adanya proses gugatan terhadap pelaksanaan sandera tersebut. Dimana dalam hal ini pemerintah tetap berupaya agar Wajib Pajak yang terkena sandera dapat mengajukan keberatan berupa gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Pemerintah juga berupaya melakukan ganti rugi baik dengan uang maupun rehabilitasi nama baik Wajib Pajak apabila gugatan yang diajukan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga diharapkan keberadaan lembaga ini dapat membuat efek jera bagi para penunggak pajak, agar tidak melakukan hal yang sama dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai suatu sumbangsihnya terhadap negara ini. M. Hayat, SH . ; Megarita, SH, CN, M.Hum

3 Bookmarks
 · 
787 Views