Article

Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Source: OAI

ABSTRACT 09E02084 Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ, seperti RUPS, direksi, komisaris Dan sebagainya. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah suatu artificil person, yang membutuhkan organ-organnya sebagai wakilnya. Direksi dan komisaris merupakan organ perseroan, dengan tugas masing-masing melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sedangkan dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan lainnya, bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Salah satu tanggung jawab direksi dan dewan komisaris adalah mengenai pembagian laba (dividen). Dividen adalah pembagian aktiva perusahaan pada para pemegang saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum skunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap peraturan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam hal pembagian dividen interim di perseroan. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum ekonomi khususnya yang terkait dengan masalah tanggung jawab direksi dan dewan komisaris mengenai pembagian dividen interim berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada umumnya Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sekarang tidak mengatur dengan lengkap tentang pembagian dividen interim, maka kalau mau membuka kemungkinan dibagikan dividen interim, hal ini harus diatur dalam penyesuaian Anggaran Dasar, karena Pasal 72 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Apabila ternyata pada akhir tahun Perseroan mengalami kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan diminta untuk dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Direksi atau Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Oleh karena itu, Direksi atau anggota Dewan Komisaris suatu Perseroan agar berhati-hati jika akan membagikan dividen interim. Dalam hal ini adalah memastikan bahwa keadaan keuangan Perseroan benar-benar memungkinkan pembagian dividen interim. Karena jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas kerugian Perseroan. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.MH. ;Dr. Mahmul Siregar, SH.M.Hum

7 Bookmarks
 · 
583 Views