Article

Kajian Hukum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (Ringkasan Hasil Penelitian)

Source: OAI

ABSTRACT Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah selain untuk mendeskripsikan gejala hukum dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser juga menjelaskan gejala dalam lingkup otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalan tentang penerapan prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser, pengelolaan hutan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan faktor-faktor penyebab kegagalannya. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk selanjutnya spesifikasi penelitian dengan menggunakan pendekatan multi entry artinya penelitian ini bukan saja dianalisis menurut norma-norma hukum pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang terdapat dalam berbagai peraturan melainkan juga meliputi aspek non hukum. Dan pendekatan ini akan diperoleh bahan masukan yang bersifat yuridis sosiologis dan hal-hal yang bersifat normatif, aspek ekonomis dan politik dapat menjawab pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Responden penelitian dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil survey yang dilakukan di dalam penelitian ini. Teknik penarikan sampel ditentukan dengan cara purposive sampling. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, pedoman wawancara, observasi dan studi dokumen untuk selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh temuan: Pertama, penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 di Kawasan Ekosistem Leuser tidak signifikan karena banyaknya hambatan, baik hambatan yuridis, sosiologis maupun ekonomis. Secara sosiologis terbukti dan nyata di lapangan, kejahatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan tidak pernah berhasil diberantas secara tuntas apalagi ditindaklanjuti sampai dengan ke Pengadilan. Padahal undang-undang telah memberi wewenang cukup besar bagi aparat untuk mengambil tindakan hukum dan peran serta masyarakat juga belum dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan kehendak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, perlunya sarana dan prasarana yang cukup lengkap ditambah tersedianya dana yang dapat dipakai dalam rangka rehabilitasi kawasan, dalam kenyataannya, sarana dan prasarana dalam pengelolaan dimaksud kurang memadai, sehingga menjadi suatu hambatan. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan dalam perspektif Undang-Undang Pemerintahan Daerah sejalan dengan desentralisasi dan otonomi khususnya di bidang kehutanan, umumnya masyarakat dan pemerintah daerah menuntut hak lebih banyak dan lebih adil dalam pembagian hasil pengelolaan sumber daya alamnya. Sehingga kewenangan dimaksud sering terjadi kontradiksi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Di samping itu terjadi pula tumpang tindih peraturan dan kewenangan. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, baik pemerintah pusat dan daerah tidak konsisten dalam menjalankan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya, juga diperparah dengan sikap penegak hukum dan cara penegakan hukum, serta semakin membudayanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab kegagalan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan meliputi faktor materi (substansi) hukum, faktor penegak hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, kebudayaan serta masyarakat. Terhadap substansi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolan Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser perlu dibentuk undang-undang yang memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencerminkan rnateri hukum yang terpadu dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya diharapkan juga kepada pemerintan daerah supaya menerapkan secara konsisten asas desentralisasi dan jiwa otonomi daerah, maka kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dapat terakomodasi yang aspiratif dan responsif. 05010120

3 Bookmarks
 · 
610 Views