Article

Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Sektor-Sektor Berpotensi Yang Dapat Dikembangkan Di Pemerintah Kota Medan

Source: OAI

ABSTRACT 06000429 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Sektor-Sektor Berpotensi Yang Dapat Dikembangkan Di Pemerintah Kota Medan” dibawah bimbingan: Prof. Baehtiar Hassan Miraza sebagai Ketua, Dr. Syaad AfIfuddin,SE,M.Ee, dan Drs. H.B. Tarmizi, SU sebagai anggota. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dinyatakan bahwa wewenang pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Jadi ciri utama yang menentukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin keeil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasidana penyelenggaraan pemerintah daerah Tujuan penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perimbangan keuangan era otonomi daerah di Pemerintah Kota Medan, (b) Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan otonomi daerah terhadap PAD Kota Madan, (e) Untuk mengetahui sektor-sektor mana saja dari PAD yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dalam meningkatkan PAD di Pemerintah Kota Medan. Penelitian berlokasi di Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode analisis statistik Ordinary Least Square (OLS) dengan uji regresi ganda, analisa SWOT dan analisis deskriptif diolah dengan bantuan perangkat lunak komputer. Hasil uji statistik regresi berganda dengan metode OLS diketahui bahwa variabel; Pajak daerah, Retribusi daerah, Laba BUMD, lain-lain PAD yang sah dan Otonomi daerah, secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan dengan persamaan : LnY=2.709 + 0,763 LnX1+0,044 LnX2 +0,009 LnX3 +0,051 LnX4+0,252D pada pengujian ?=5%. Analisis deskriptif tentang Pelaksanaan Perimbangan keuangan era otonomi daerah di Pemerintah Kota Medan berlaku mulai tahun 2002 yang terdiri dari: (a) Pos Bagi Hasil Pajak meliputi; pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi hasil pajak penghasilan pasal 21, (b).Pos Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya alam meliputi ; luran hak pengusaha hutan, pungutan hasH perikanan, minyak bumi dan gas alam, (c).Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan perimbangan keuangan tersebut di Pemerintahan Kota Medan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sektor yang berpotensi atas PAD di Pemerintahan Kota Medan untuk dapat dikembangkan adalah: (1). Pajak daerah; Pajak Penerangan Jalan (2).Retribusi daerah meliputi : (a).Retribusi Rumah Sakit Umum Pirngadi, (b).Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (c). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan,(d).Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam rangka meningkatkan PAD, perlu menegaskan kepada pemerintah pusat, agar memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah seperti melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah dalam mendukung peningkatan PAD, seperti Pelabuhan Indonesia I, Angkasa Pura II, Telkomsel dan Satelindo. Hendaknya Pemerintah Kota Medan dalam upaya menggali sumber-sumber keuangan dari pajak daerah agar menjadikan pertimbangan “Revenue Maximizing Tax Rate” artinya dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak, sebagai bahan informasi bahwa pengenaan tarif pajak daerah yang lebih tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimal. Dalam menyusun Target PAD perlu dievaluasi siapa yang menentukan target dan siapa yang melaksanakan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hendaknya prioritas utama dalam analisa SWOT agar dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan. Prof. Bachtiar Hasan Miraza

18 Bookmarks
 · 
3,783 Views