Article

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Nias (Studi di Kabupaten Nias)

Source: OAI

ABSTRACT 05011122 Sistem pewarisan di Indonesia dapat dilakukan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan menurut Hukum Adat. Pada prinsipnya hukum waris itu sama yaitu peralihan hak pewaris atas suatu harta benda kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris si pewaris oleh karena pewarisan, namun didalam proses pelaksanaannya adalah berbeda, di mana Hukum Islam dan BW menganut azas kematian, sedangkan menurut hukum adat dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup, yang dilakukan menurut sistem keturunan, sistem pewarisan mayorat, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan individual, berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Ada tiga sistem kekerabatan di Indonesia yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Masyarakat Nias termasuk kelompok masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada kenyataannya, kelompok masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang sama tidak selalu menganut sistem hukum adat yang sarna karena masih dijumpai perbedaan-perbedaan khususnya dalam bidang pewarisannya. Penelitian ini akan menjelaskan tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Nias berdasarkan hasil metode pendekatan masalah dari segi peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Untuk menelusuri hal-hal tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias dan Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan (hasil pemekaran Kabupaten Nias), Propinsi Sumatera Utara. Data primer *) Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. **) Dosen Program Studi Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden. Untuk melengkapi data diperlukan tambahan informasi dari nara sumber lain yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengadilan dan praktisi hukum. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode berpikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perkawinan pada masyarakat Nias dilangsungkan dengan memakai jujur. Asal usul harta warisan menurut hukum adat Nias adalah harta bawaan yang diperoleh suami dan isteri sebelum perkawinan yang kemudian secara otomatis menjadi harta bersama sete1ah perkawinan. Sistem pembagian warisan menurut hukum adat Nias dilakukan dengan sistem pewarisan individual atau perorangan. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adapt Nias tidak terhitung sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya dan bagian yang diterima oleh anak perempuan hanya bersifat pemberian yang merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Disarankan kepada instansi terkait atau Lembaga Pemerintah melalui Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swasta untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias dan masyarakat di Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan (hasil pemekaran Kabupaten Nias) terutama mengenai produk hukum Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hukum waris adat, khususnya hak mewarisi bagi anak perempuan terhadap harta kekayaan orang tuanya Kata Kunci: - Kedudukan anak perempuan - Hukum waris adat - Masyarakat Nias. The inheritance system of Indonesia can be practiced through Moslem Law, West Civil Law or Burgerlijk Wetboek (BW) and according to Custom Law. Principally the inheritance law is similar, i.e., transfer of inheritor right of property to other as status of beneficiary of inheritor due to inheritance, but the implementation it is different, in which Moslem Law and BW hold the death principle, while according to custom law it can be conducted while inheritor is living, conducted trough hereditary system, mayoral inheritance system, collective inheritance system and in individual inheritance system, based on relative system held by the community. There are three relative system in Indonesia, i.e., patrilineal system, matrilineal system and parental or bilateral system. The people of Nias is categorized into community holding the patrilineal relative system. In reality, the group of community holding the similar relative system is not necessary to hold the same custom law system because there is still any specific difference in field of inheritance. This research will explain about status of daughter in custom law of inheritance for Nias people based on result of approach method of problem from this statute perspective related to reality practiced in community life. To explore it, an analytical descriptive research through normative juridical and sociological research, has been made. The location of research was in sub-district of Gunungsitoli, District of Nias and Sub-District of Gomo, district of South Nias (the expansion of Nias District), North Sumatera. The primary data was gained from the result of the direct interview with respondents. To complete the data, it was important to have additional information from the respondents including custom figures, figure people, religious figures, court and legal enforcers. To have secondary data, library and field research *) Student of Notary Magister Study Program in Postgraduade School of North Sumatera University. **) Lecturer of Notary Magistar Study Program in postgraduade School of North Sumatera University. have been made. The data was analyzed qualitatively and presented descriptively, and conclusion was then drawn by inductive and deductive thought method. The result of research indicated that the marriage in people of Nias is practised by using bride-price. The origination of inheritance property according to custom Law of Nias is gift or property gained by husband and wife before the marriage, and automatically it would be the mutual property after marriage, and automatically it would be the mutual property after marriage. The division system of inheritance according to custom Law of Nias is practiced with individual or personal inheritance system. The status of daughter in custom Law of inheritance in Nias is not recognized as beneficiary in property left by her parents and the division or part received by daughter is just affective system given by her parents to their daughter. It is suggested that related instances and Movement Institution through either University or Private Institution to make legal extension for peoples in Sub District of Gunungsitoli, District of Nias and peoples in Sub-District of Gomo, District of South Nias (expansion of Nias District), particularly about legal product of Supreme Court in relation to custom Law of Inheritance, particularly the right of in heritance for daughter for property of their parents. Keyword: - Status of daughter - Custom law of inheritance - People of Nias Prof.Rehngona Purba, SH,M.S

17 Bookmarks
 · 
3,357 Views