Article

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Tindakan Ultra Vires

Source: OAI

ABSTRACT 04015319 Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam tindakan ultra vires ini, penulisannya difokuskan kepada dasar, pengertian dan penerapan sesuai UUPT No. 1 Tahun 1995 di Indonesia. Pengkajian tesis ini dimulai dari sejarah keberadaan perseroan dan tanggung jawab direksi serta doktrin ultra vires. Doktrin ultra vires, te1ah dikenal sejak abad 20 di Inggris, Amerika Serikat yang belum dilakukan sepenuhnya, termasuk dalam UUPT No.1 Tahun 1995 sendiri. Tindakan ultra vires berarti, pe1ampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian thesis ini diarahkan pada kandungan UUPT No.1 tahun 1995, bagaimana pengaturan tindakan ultra vires didalamnya, tanggung jawab direksi perseroan dalam tindakan ultra vires, demi perlindungan perseroan dan pihak ketiga. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan sifat penelitian Deskriptif Analisis (Descriftive Analysis) Walaupun dotrin ultra vires belum diatur secara jelas di dalam pasal-pasal UUPT No.1 tahun 1995 namun nilai-nilai ultra vires sudah termuat dalam pasal 2 dan pasal 12 (b) UUPT. Belum ada ketentuan mengenai mekanisme dan proses hukum maupun gugatan dalam tindakan ultra vires tersebut. Periunya doktrin ultra vires dijabarkan lebih rinci pada substansi UUPT No1 tahun 1995 menyentuh tanggnng jawab perseroan melalui RUPS, komisaris dan direksi guna melindungi perseroan dan pihak ketiga. Tidak optimalnya penanganan tindakan ultra vires secara yuridis karena masih lemalmya kesadaran hukum dan pemahaman terhadap praktek dan peyelesaian ultra vires. Perlunya revisi UUPT No.1 Tahun 1995 dan mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindakan ultra vires di dalam penye1enggaraan perseroan perlu adanya aturan mekanisme objek gugatan dan proses yuridis terjadinya tindakan ultra vires tersebut dan pentingnya substansi di dalam UUPT No.1 tahun 1995 mengatur objek gugatan tindakan ultra vires tidak hanya berdasarkan akibatnya, tetapi mengenai pula terhadap penyebabnya, sebagai salah satu bentuk pengembangan doktrin ultra vires serta pengaturan mekanisme dan proses gugatan tindakan ultra vires melalui RUPS dan komisaris atas nama perseroan, yang selanjutnya menetapkan pihak bertanggung jawab secara pribadi karena tindakan ultra vires yang dilakukannya. Serta perlunya optimalisasi kelembagaan pelaksana dan pengawasan undang-undang seperti kejaksaan untuk atas nama Negara menjadi penggugat terjadinya ultra vires. Responsibility board of directors limited liability in action of ultra vires, its writing is focused to base, congeniality and applying according to UUPT No.1 year 1995 in Indonesia this study thesis is started from history existence of copartner ship and responsibility board of directors and also doctrine of ultra vires. Doctrine of ultra vires have been recognized by since century 20 in England, American join an association which not yet been done/conducted fully, included in UUPT No.1 Year 1995. Action of ultra vires means, pastiness authority board of directors because negligence do/conduct obligation and generate loss concerning duty and his authority according to intention of is target of and is abysmal of duty is not its authority. According to that the gist of one's thoughts, this study thesis is aimed at content of UUPT No.1 year 1995, how arrangement of action of ultra vires in him, responsibility board of directors copartner ship in action of ultra vires, for the shake of protection of copartner ship and third party. To study and reply the above mentioned problems hence writing of this thesis utilize the nature of descriptive elite of analysis and use logic think which is gone through natural existence inductive, deductive and systematic and also the source of with data of secondary and data primary.Although doctrine ultra vires not yet been arranged clearly in section-section of UUPT NO.1 year 1995 but assess - value of ultra vires have included in section 2 and section 12 (b) DUPT. There is no rule concerning mechanism and process punish and also suing in action of ultra vires. The importance of doctrine ultra vires formulated by more detailed at substance UUPT No.1 year 1995 touching responsibility copartner ship and third party. Is not optimal him handling of action of ultra vires by yuridis because still weaken sense of justice him and understanding to practice and solution of ultra vires. The importance of revising UUPT No.1 Year 1995 and arrange clearly and coherent concerning action of ultra vires in management of copartner ship need the existence of order mechanism object suing and process of yuridis the happening of action of ultra the vires and is important him of substance in UUPT No.1 year 1995 arranging object suing action of ultra vires not only pursuant to as a result, but hitting also to its cause, as one of the form development of doctrine of ultra vires through RUPS and commissary on behalf of copartner ship, later on specify party, later on specify party hold responsible personally because action of ultra vires it And also the importance of optimalisasi institute of executor and observation of code/law like public attorney of is for and on behalf of state become plaintiff the happening of ultra vires. Prof.Dr. Bismae Nasution, S.H., M.H

10 Bookmarks
 · 
841 Views