Article

Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura-Riau)

Source: OAI

ABSTRACT 09E00152 Perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan dapat saja terjadi, alasannya sangat bervariasi seperti masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, dan seringnya isteri ditinggal suami, perubahan peran suami isteri, serta pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu : 1). Apakah faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian? 2). Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan perceraian melalui putusan pengadilan? 3). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Adapun faktor penyebab putusnya perkawinan karena perceraian yang sering dijadikan alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Siak pada pokoknya adalah karena suami yang melakukan tindakan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 2). Dengan terjadinya perceraian, maka status anak di bawah umur berubah menjadi status di bawah perwalian yang ditentukan oleh pengadilan, dan juga harta perkawinan yaitu harta bersama dibagi menurut ketentuan hukum agama, hukum adat masing-masing. Sedangkan harta bawaan tetap dikuasai masing-masing pihak suami maupun isteri. 3). Dalam setiap proses persidangan hakim selalu mengajak para pihak untuk berdamai, namun bila tidak dikehendaki para pihak maka hakim akan mengadili gugatan perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dimana gugatan yang diajukan mempunyai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan memiliki dasar hukum untuk dikabulkannya gugatan. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar 1). Dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian, sebaiknya hakim memberikan pertimbangan hukum tidak semata-mata terpaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang membolehkan terjadinya perceraian dengan syarat-syarat tertentu. Sebaiknya Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan aspek hukum agama yang dianut oleh para pihak apakah hukum agamanya membolehkan terjadinya perceraian atau tidak. Apabila melihat syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mengedepankan aspek moral agama, yakni perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dianut, maka sebaiknya bilamana perkawinan akan dibubarkan, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum agama yang dianut para pihak. 2). Dengan memperhatikan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir-bathin, dan juga mengingat akibat yang dapat timbul terhadap anak yang disebabkan perceraian melalui putusan pengadilan akan membawa dampak kurang baik terhadap perkembangan jiwa, moral dan psikologis anak, maka sebaiknya ada dibuat undang-undang tersendiri yang khusus mengatur hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang sifatnya mempersulit terjadinya perceraian dengan cara misalnya lebih mengedepankan proses mediasi dan atau gugatan perceraian tidak dapat diperiksa oleh pengadilan apabila kedua belah pihak tidak hadir di persidangan dan pengadilan tidak boleh memutus perkara perceraian tanpa kehadiran pihak tergugat sebagaimana yang selama ini masih dimungkinkan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku secara umum. Andaikata tergugat memang tidak mungkin dapat hadir di persidangan, untuk menjatuhkan putusan versteek, sebaiknya dibuat kriteria khusus dalam hal bagaimana putusan versteek dalam perkara gugatan perceraian dapat dijatuhkan. Dengan keadaan yang terjadi saat ini dimana Hukum Acara Perdata memungkinkan putusan verstek tanpa kehadiran tergugat, timbul kesan seakan-akan gugatan perceraian gampang dikabulkan walaupun pihak tergugat tidak hadir. 3). Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif bersama-sama dengan Pemerintah selaku lembaga eksekutif, segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lebih memperhatikan nilai-nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat yang salah satunya adalah membuat aturan dan kriteria-kriteria tertentu untuk lebih mempersulit terjadinya proses perceraian. Divorce for a marital tie can occur for variable reasons such as the presence of third party within the marriage, different view of points about obligations of husband and wife in a household and separation frequently between husband and wife, the change in role of husband and wife, and prolonged quarrel and conflict so that it is impossible to keep the harmony and happiness of household. Based on the description of background above, the subject of problem can be formulated for further discussion : 1). What the causative factors of marital abrogation due to divorce? 2) What are the legal consequences for children and heritance of the divorced marriage through a decision of court ? 3) What are the legal considerations of a judge I the trial of divorce ? The methods used in this study included juridical normative and the study is a descriptive analysis. The result of the study showed that 1). The causative factors of marital abrogation due to divorce frequently made for the reason of litigation to the Civil Court of Siak actually included the husband who often made a violation, prosecution, and heavy oppression leading to danger to others, and prolonged quarrel and conflict between husband and wife without expectation for harmony. 2). Given the divorce, status of preadolescent children became under legal guardian determined by court and property of marital is shared together according to the religious and custom laws. Whereas the heritage stayed to possess by individual party of the couple. 3). In the trial,the judges always adviced the parties to conflict to make a peace, however, if the parties disagree, the judges will justify the litigation of divorce based on the Laws of Marital. The judges make a decision by legal considerations in which the litigation has a set of evidences and statement of witnesses and even have legal foundation to agree the litigation. Based on the result of the study, it is suggested that 1). In the trial and justification of a litigation of divorce case, the judges should make legal considerations not only rely on the statutory rules as stipulated in the Laws No. 1 of 1974 and the Governmental Rule o. 9 of 1975 that allow a divorce based on certain requirements. In their consideration, the judges also have to consider legal aspects of the religion adhered by the parties, whether the religion allow it or not. Viewed in the validation of marital in the Laws of Marital emphasizing the religious morality aspects, namely a marital is considered to be valid when it is carried out according to the religious doctrine, therefore, if a marriage will be abrogated, it should be in compliance with the religious values adhered by the parties. 2). Considering the objective of marriage as stipulated in the article 1 of the Laws No. 1 of 1974, the objective of marriage is to form a family which is peaceful and enjoyable spiritually and physically, and also by considering the possible legal consequences on the children due to divorce through the decision of court that has a negative impact on development of their morality and psychology, it is better to make a separated law especially governing the procedural law in the trial and justification of any case of divorce that make the divorce difficult, for example, by more emphasizing the mediation process and/or the divorce process would not justified and decided by the court if both parties are absent in the trial and the court can not make the decision of divorce without the presence of the defendant as allowed previously in the Civil Case validating generally. If the defendant cannot present the trial, thus, in order to make a decision of verdict, a typical criterion should be made to make the verdict of divorce. In the present case in which the procedural law allows a verdict without the presence of the defendant, there is an impression as if the litigation of divorce is easy to agree regardless of the presence of the defendant. 3). The House of Representative as a legislative institution along with the government as an executive institution should immediately make a revision for the Laws No. 1 of 1974 that more emphasizing on values and dynamic of development in the society one of which is to make certain rules and criterions to make divorce process more difficult. Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH,MS,CN; Prof. Dr. Runtung Sitepu SH,M.Hum; Syafnil Gani, SH,M.Hum

11 Bookmarks
 · 
2,996 Views