Article

Perlindungan Hukum Usaha Kecil Menengah Dan Alternatif Pemecahannya (Penelitian Di Kota Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 09E00744 Pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah dilakukan Pemerintah dengan menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Sehingga perlu dikaji tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah oleh Pemerintah Kota Medan, alternatif pemecahan masalah yang dilakukan pengusaha kecil dan menengah dalam menghilangkan kendala-kendala yang dihadapinya, dan peranan usaha kecil dan menengah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan yang dijadikan populasi adalah seluruh pengusaha kecil menengah yang berada di bawah pembinaan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Besar Kota Medan. Sedangkan responden 290 unit usaha dan informan sebanyak 5 orang. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara dan studi dokumen, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengusaha kecil menghadapi berbagai kendala, sebagian pengusaha pasrah saja menghadapi kendala-kendala itu, dan sebagian lagi melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kendala tersebut. Pola ideal perlindungan usaha kecil adalah penyederhanaan izin dan prosedur pengurusannya, peningkatan penyaluran kredit lunak oleh BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh semua usaha kecil, dan usaha menengah dan besar perlu secara proaktif harus bermitra dengan usaha kecil di bawah bimbingan pemerintah. Sebagian pengusaha kecil yang mengalami kendala dalam pengelolaan usaha mereka, berkaitan dengan faktor-faktor modal, pengetahuan hukum dan kebijaksanaan pemerintah, kondisi birokrasi pemerintah, sarana pendukung dan latar belakang sosial budaya pengusaha bersangkutan. Kendala-kendala yang dialami pengusaha kecil dalam proses permohonan bantuan modal kepada pemerintah atau swasta berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan mereka tentang peraturan hukum dan kebijaksanaan pemerintah tentang usaha kecil. Banyak pengusaha yang tidak memiliki pengetahuan hukum dan di antara mereka ada yang mengganggap hal itu tidak begitu penting. Pengetahuan mereka banyak kaitannya dengan pengalaman, informasi dan pendidikan dan pelatihan itu merupakan landasan mereka mengembangkan usahanya. Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang ada pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional yang sehat dan kukuh. Adanya keterbatasan modal dalam dunia usaha kecil mengakibatkan terbatasnya pendapatan, sehingga kemampuan untuk memupuk modal sukar berkembang. Oleh karenanya, pemberdayaan usaha kecil sedikit banyak tergantung pada tersedianya bantuan pembiayaan dan bank ataupun keuangan non-perbankan lainnya. Disarankan agar pemerintah dapat meningkatkan perlindungan usaha kecil menengah terutama di bidang perizinan, perkreditan, dan kemitraan agar usaha kecil itu menjadi lebih sehat dan pada gilirannya dapat berkembang menjadi usaha menengah bahkan usaha besar. Dan kepada Pemerintah Kota Medan diharapkan mengurangi atau memangkas birokrasi perizinan terutama dalam pemberian perizinan bagi para investor, agar tidak terjadi birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah Daerah hendaknya mampu melahirkan regulasi yang dapat mengacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintah Daerah mengelola UKM dapat memberikan kontribusi lebih bagi keuangan daerah dan kehidupan ekonomi rakyat. Economic empowerment for small and medium business is implemented by the Government by establishing some regulations that provide various facilities or activities ranging from credit to problem-solving of marketing, that is the Laws No.9 of 1995 regarding Small Business and the Governmental Rule No.32 of 1998 regarding Promotion and Development of Small Business. Thus, it is needed to investigate how the implementation of legal patronage for small and medium business have by the Government of Medan City, alternatives for the problem-solving implemented by small and medium businessmen in dealing with the challenges at hand, and the role of small and medium business empowering community economy. The present study is descriptive analysis using a juridical sociology in which the population included all the small and medium businessmen owners under the guidance of Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Besar (Cooperation and Promotion of Large Scale Business) of Medan. The respondents included 290 business units and 5 informants. The method of primary data collection included interview and documentary study whereas the secondary data were collected by library study. The data was analyzed qualitatively. The facts findings showed that the small business owners faced various challenges, some of them submit it on their fate in dealing with the challenges, and others made various efforts to deal with the barriers. The ideal patronage pattern for small business included simplification of license and the arrangement procedures, increase in soft credit by BUMN (State Owned Enterprises) that can be used by all the small business, and even the medium and large business need to proactively make a partnership with the small business under direction of the Government. A great number of the small business have challenges in managing their business, related to capital factors, legal knowledge and government policy, condition of the government bureaucracy, supportive facilities and the socio-culture background of the individual owners. The challenges dealt with by the small business owners included application for capital-aid to the government or private related to the their capability and knowledge about regulatory rules and government policy regarding the small business. There are many business owners who have no legal knowledge and some of them assumed that they are not so important. Their knowledge is greatly related to their experience, information and education, and even the training is like their foundation in developing their business. By empowering the small business, it is expected that the small business would be stronger, independent and also may be developed to increase the national product, employment opportunity, export as well as distribution of the reached development results as large contribution to the national revenue. Furthermore, empowerment of the small business would increase the position and role of small business in the healthy and stronger national economy. The restriction of capital in small business caused the lack of capital so that the capability for capital growth becomes weaker. Therefore, the empowerment of small business more or less depends on the availability of capital and bank or other non banking finance. It is suggested that the government should improve the patronage of small and medium business especially in providing license, credit, and partnership that the small business could become healthier and develop to be medium and larger business. And for the Government of Medan city, it is expect to reduce and cut the bureaucracy in license arrangement for investors so that the bureaucracy is not so complicated. The Local Government is used to produce regulations that could enhance the economic growth that should be able to approach foreign at domestic investments and even empowering the local investors. The success of the local government in managing the small and medium business is expected to make a larger contribution to the local government finance and economic life of the people. Dr. Budiman Ginting, S.H.,M.Hum; Prof. Dr. Muhammad Yamin, .H.,M.S.,C.N; Dr. T. Keizerina Devi Azwar,SH.,CN.,M.Hum

8 Bookmarks
 · 
1,933 Views