Article

Pemegang Saham Nominee Dalam Perseroan Terbatas

Source: OAI

ABSTRACT 04011751 Persyaratan minimal 2 (dua) orang pemegang saham dalam pendirian suatu perseroan terbatas, pembatasan dalam penanaman modal bagi warga negara asing di Indonesia dan pembatasan penguasaan usaha atau tanah bagi suatu badan hukum maupun sekelompok badan hukum yang mayoritas sahamnya dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang telah menimbulkan penggunaan pemegang saham nominee dalam perseroan terbatas. Pemegang saham nominee merupakan pemegang saham pinjam nama/dicalonkan/pemegang saham boneka yang dipercayakan oleh pemegang saham sebenarnya/material untuk memegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terdiri dari 12 bab dan 129 pasal tidak ada mengatur mengenai pemegang saham nominee. Penggunaan nominee bukan hanya terjadi pada pemegang saham tetapi dapat juga pada level Direksi dan Komisaris suatu perseroan terbatas. Penggunaan nominee pada level Direksi dan Komisaris sulit untuk dibuktikan, lain halnya dengan pemegang saham. Nominee pemegang saham dalam perseroan terbatas selalu didukung dengan akta-akta baik dibawah tangan maupun otentik untuk melindungi kepentingan pemegang saham sebenarnya/material yang menunjukkan bahwa pemegang saham sebenarnya/material yang melakukan penyetoran atas saham-saham yang dipegang pemegang saham nominee dalam perseroan terbatas dan pemberian kuasa dari pemegang saham nominee kepada pemegang saham material untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan saham-saham yang dipegangnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur, norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan mengenai kedudukan pemegang saham nominee dalam hal terjadinya perbuatan hukum pengalihan saham-saham yang dipegangnya dalam suatu perseroan terbatas. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research), kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Penggunaan pemegang saham nominee merupakan suatu perbuatan topengan dan penyelundupan hukum. Akta-akta yang dibuat antara pemegang saham nominee dengan pemegang saham sebenarnyalmaterial, jika ditinjau berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan akta-akta yang cacat objektif karena mengandung causa yang tidak halal. Sehingga akta-akta tersebut merupakan akta-akta yang batal demi hukum (void ab initio). Penggunaan pemegang saham nominee secara umum mengakibatkan terjadinya penyelundupan hukum perseroan dan juga dapat menyebabkan terjadinya monopoli dalam suatu usaha. Secara khusus bagi pemegang saham nominee sendiri, jika terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebelum badan hukum, yang secara material merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh pemegang saham material maka tanggungjawab atas perbuatan tersebut merupakan tanggungjawab pemegang saham nominee. Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada pemegang saham nominee karena dalam Akta Pendirian perseroan yang tercantum sebagai pendiri (pemegang saham) adalah pemegang saham nominee bukan pemegang saham material. Sedangkan bagi pemegang saham material, jika pemegang saham nominee yang ditunjuk tidak mau mengalihkan saham-saham tersebut di kemudian hari kepada pemegang saham material maka pemegang saham material akan kesulitan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pemegang saham nominee. Hal ini terjadi karena Pengadilan perkara perdata dalam memutuskan suatu sengketa berdasarkan pada fakta formal. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara antara pemegang saham material melawan pemegang saham nominee dalam PT. Nikkatsu Electric Works telah memutuskan kedudukan pemegang saham material sebagai Actual Owner dan Legal Owner, sedangkan pemegang saham nominee hanya berkedudukan sebagai Beneficial Owner atau Beneficial Interest. Nominee dia tidak mempunyai bentuk kekuasaan apapun terhadap saham-saham yang dipegangnya kecuali hanya Titel Hukum Kosong (bare legal title). Putusan ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 4 UUPT yang mengatur bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini (UUPT), Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan jika terjadi pengalihan saham yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan kepada pihak ketiga yang beritikad baik maka pengalihan saham tersebut harus dinyatakan sah secara hukum karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum. Terms to establish a limited company require at least 2 shareholders, limited investment activities allowed for foreign citizens in Indonesia, limited business operation and land ownership for a company/corporation which its majority shares are hold by one or a group of people has given rise to the term “nominee shareholder”. Nominee shareholder is a name borrowed/nominated/model shareholder who trusted by the real/material shareholder to hold some amount of shares of a company. Law No. 1 Year 1995, concerning Limited Company (UUPT) consists of 12 chapters and 129 articles. However, none of its content regulates nominee shareholder. The exercising of nominee appears not only at shareholder level but also at director and commissioner level in a company. Unlike nominee shareholder, nominee director or commissioner is difficult to be proven. Nominee shareholder is always supported by all required documentation, such as an authentic contract or common contract, to protect the real/material shareholder's interest in the company, to show that the real/ material shareholder is the owner of the shares and nominee shareholder authorize the real/material shareholder to do everything in connection with the shares of the company. This is a nonnative law research which is done to understand the substance of law including norm and conduct, law of norms taken by the court of justice with regards to the position of the nominee shareholder when his shares' ownership is transferred into the company. The collection data in this research is using library research, being processed and analyzed by using qualitative method, at the end, being declared in the descriptive form. The usage of nominee shareholder in a company is a counterfeiting conduct and law's smuggling or unlawful. The deeds that have been made between nominee shareholder and real/material shareholder, if we analyze according to the article 1320 of Indonesia Civil Code, are objective defect because it contains illegitimate clause and therefore is not valid by the Law (void ab initio) The usage of nominee shareholder in general result the happening of smuggling of company law as well as can cause the happening of monopoly in business. Peculiarly to nominee shareholder alone, if breach of law was conducted by company before become legal entity, what materially represent mandatory by material shareholder, it will be responsible by nominee shareholder. This responsibility is charged upon by nominee shareholder because in deed of establishment, as a founder (shareholder) is nominee shareholder not material shareholder. While to material shareholder, if nominee shareholder does not want to transfer the shares in the future to material shareholder, material shareholder will difficult to conduct action law to nominee shareholder. This matter is happened because Justice of civil dispute in deciding a dispute pursuant to formal fact. The jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on the case concerning material shareholder versus nominee shareholder in PT. Nikkatsu Electric Works had concluded that material shareholder is the actual owner and legal owner while the nominee shareholder is the beneficial owner or beneficiary interest. Nominee shareholder doesn't have any form of authority according to the shares he holds except bare legal title. This judgment does not. inIine with article 1320 of Indonesia Civil Code (KUHPerdata) and article 4 of Indonesia Company Law (UUPT) which mention that company must obey Indonesia company law (UUPT), articles of association, and other regulations, which controls that after the share is transferred to the third party with good intentions according to the Indonesia Company Law and articles of association, the action shall be legalized according to the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Therefore, buyer with good intentions will be protected by the Law. Prof.Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H

10 Bookmarks
 · 
1,137 Views