Article

Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo)

Source: OAI

ABSTRACT 10E00159 Perselisihan dan keributan di antara saudara dapat terjadi akibat pembahagian harta warisan yang tidak adil. Ketidak-adilan akan membawa para pihak bersengketa untuk menyelesaikan dengan cara kesepakatan atau dengan cara menempu jalur hukum. Perselisihan dan keributan dalam pembahagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo telah membuat suatu putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 dan putusan Mahkamah Agung No. 100K/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, yang memutuskan bahwa anak perempuan dan janda sebagai ahli waris. Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 dan putusan Mahkamah Agung No. 100K/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, yang memutuskan bahwa anak perempuan dan janda sebagai ahli waris bertentangan dengan hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem pewarisan patrilinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana anak laki-laki sajalah yang berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Di Indonesia, putusan Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Keputusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang bersangkutan, dan tidak mengikat bagi orang lain yang bukan merupakan para pihak, sementara hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan dan janda. Karena itu maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pembahagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo. Lokasi penelitian adalah pada tiga desa (desa Merdeka, desa Gongsol, desa Jaranguda) di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi (empiris) dilakukan dengan cara kualitatif. Dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan Induktif.` Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada perkembangan hukum waris adat Batak Karo khususnya terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembahagian yang khusus dan kewajiban untuk memberikan pemberian kepada anak perempuan walaupun tidak sebanyak bahagian anak laki-laki. Kedudukan janda belum diterima sebagai ahli waris harta suaminya karena masyarakat masih berpegang teguh pada hukum waris adat Batak Karo yang menolak janda sebagai ahli waris. Dispute And hubbub of among you can be happened by the effect of inequitable heritage part. Unjust will bring the the parties of have dispute to finish by agreement or by menempu band punish the. dispute And hubbub in heritage part of at society of custom of Batak Karo have made an decision of Appellate Court No. 179K/Sip/1961, date of 23 October 1961 and decision of Appellate Court No. 100K/Sip/1967, date of 14 June 1968, deciding that daughter and widow as heir. Decision of Appellate Court No. 179K/Sip/1961, date of 23 October 1961 and decision of Appellate Court No. 100K/Sip/1967, date of 14 June 1968, deciding that daughter and widow as heir illegal the heir of custom of Batak Karo embracing system of endowment patrilinial, that is clan system pulled by according to father line, where just just boy of rightful claimant to its parent heritage In Indonesia, decision of Appellate Court only determine an applicable law for certain partys in a case. Verdict only fasten to all party judged by pertinent decision, and do not fasten for others which is non representing the parties, whereas hereditary law of custom of Batak Karo felt unjust for clan of woman and widow. In consequence hence require to be done/conducted by a research to know the heritage part of at society of custom of Batak Karo. Research Location is at three countryside ( countryside Merdeka, countryside Gongsol, countryside Jaranguda) in Subdistrict Independence The, Regency Karo, North Sumatra Province. This Research have the character of descriptive analyse by using approach of yuridis sociology ( empiris) done/conducted by qualitative. And conclusion withdrawal [done/conducted] with the Inductive approach. Result of research indicate that the growth of hereditary law of custom there have Batak Karo specially to daughter as heir. This is provable with the existence of special part and obligation to give the gift to daughter although do not as much boy part. Dimiciling widow not yet been accepted as by its husband estae heir because society still head towards the hereditary law of custom of Batak Karo refusing widow as heir Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, Mhum.; Prof.Dr.Budiman Ginting,SH, Mhum.; Dr.Pendastaren Tarigan, SH, MS

1 0
 · 
9 Bookmarks
 · 
1,251 Views